Indeks Pembangunan Manusia di Papua Meningkat Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Jakarta: Selama satu dekade di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Papua mengalami peningkatan. Dari tingkat rendah menjadi tingkat menengah. Berdasarkan data BPS, IPM Indonesia dari 2010 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Pada 2010, IPM Indonesia berada di angka 66,53 (sedang), dan pada 2023 meningkat 74,39 poin. Peningkatan IPM Papua Kepala BPS Papua Adriana H. Carolina, selama 2010-2022, IPM Provinsi Papua rata-rata meningkat sebesar 1,00 persen per tahun. BPS Papua mencatat nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua pada tahun 2022 mencapai 61,39 atau meningkat 0,77 poin (1,27 persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 60,62. Lalu pada 2023 naik menjadi 62,25. Tenaga Ahli Utama KSP, Theo Litaay mengungkapkan bahwa IPM Papua mengalami peningkatan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari tingkat rendah meningkat menjadi sedang. Ia juga menambahkan peningkatan IPM Papua ini menjadi yang tercepat dibandingkan dengan provinsi lain. “Ini Papua mengalami kemajuan Indeks Pembangunan Manusia itu dari tingkat rendah menjadi tingkat menengah. Dan itu terjadi dalam waktu yang cepat, dan mereka menjadi wilayah dengan kecepatan peningkatan IPM tercepat di Indonesia,” ucap Theo Litaay saat dikutip dari YouTube Kominfo Newsroom GPRTV Senin, 7 Oktober 2024. Di dalam IPM itu ada aspek kesehatan, aspek pendidikan, harap lama hidup, partisipasi sekolah, ekonomi lokal tingkat kemiskinan. Di sini bisa kita melihat kalau kita bekerja secara terkoordinir dengan supervisi begitu hebat oleh Presiden dan Wakil Presiden maka dan melibatkan 40 kementerian dan lembaga. IPM adalah indeks yang diperkenalkan oleh Badan Program Pembangunan Manusia PBB (UNDP) untuk mengukur capaian pembangunan manusia. Indeks ini dihitung dari tiga dimensi dasar : umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indeks ini memiliki skala 0 sampai 100 dalam laporan BPS.   Akses Pendidikan Masyarakat Lokal Theo juga menjelaskan terkait akses pendidikan bagi masyarakat lokal, pemerintah membangun sekolah dan fasilitasnya seperti laboratorium dan perpustakaan. “Membangun sekolah baru kemudian pembangunan laboratorium, perpustakaan. Namun yang menjadi prioritas dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas guru,” ungkapnya. Ia menyebut bahwa saat ini yang menjadi masalah adalah ketidakhadiran guru di sekolah. Karena itu pemerintah berupaya dalam penyediaan guru yang berkualitas dengan program pembinaan termasuk Pendidikan Profesi Guru (PPG). “PPG itu juga dilaksanakan di Papua dalam rangka peningkatan kualitas baik yang existing maupun perekrutan guru-guru baru di sini diprioritaskan kepada putra putri asli setempat mereka tidak akan jauh dari wilayah selalu hadir di sekolah tidak ada aaan guru mengatakan jarang berada di sekolah karena jauh dari rumah ini menjadi prioritas,” terangnnya.