Batam: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat kerja sama pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia melalui Persidangan Ke-22 KK/JKK Sosek Malindo Daerah Provinsi Kepulauan Riau/Riau-Johor/Melaka.
Pertemuan yang digelar di Batam pada 22-25 Juni 2026 itu menjadi forum bagi pemerintah kedua negara untuk menyepakati sejumlah agenda pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan.
Sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran, M.T., selaku Ketua Sekretariat Bersama Kelompok Kerja SOSEK Indonesia, menegaskan bahwa persidangan ini menjadi momentum mempercepat tindak lanjut hasil Persidangan Ke-19 Sekretariat Bersama (Sekber) Sosek Malindo yang telah dilaksanakan di Bandung.
"Persidangan ini harus mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang tidak hanya memperkuat koordinasi antarinstansi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia," ujar Amran.
Pada kesempatan yang sama, Ditjen Bina Adwil juga memperkenalkan Border Integrated Decision and Governance Engine System (Bridge System) sebagai platform pengelolaan informasi yang mengintegrasikan data, rencana aksi, dan tindak lanjut hasil-hasil kesepakatan Sosek Malindo mulai dari tingkat daerah hingga nasional.
Baca Juga :
Kemendagri dan Sejumlah Asosiasi Deklarasikan PERBUMDASI, Wadah Profesi Pengelola BUMD, BLUD, dan BMD
Sistem ini diharapkan dapat memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis data sekaligus meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bilateral.
"Melalui Bridge System, setiap hasil persidangan dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga perumusan kebijakan dan diplomasi bilateral semakin berbasis data, terukur, dan mampu diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat perbatasan," tambah Amran.
Selain penguatan tata kelola kerja sama, persidangan juga menyoroti percepatan pembukaan jalur laut RoRo Batam-Johor yang dinilai berpotensi meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi kedua wilayah. Meski infrastruktur pendukung di Batam maupun Johor telah memadai, namun realisasi rute tersebut masih memerlukan penyelarasan regulasi, standar operasional, serta koordinasi lintas kementerian di kedua negara.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembahasan mengenai pembukaan jalur RoRo Batam–Johor terus mengalami kemajuan melalui berbagai forum bilateral maupun trilateral. Kehadiran jalur tersebut diyakini akan memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Batam: Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) memperkuat kerja sama pembangunan kawasan
perbatasan Indonesia-Malaysia melalui Persidangan Ke-22 KK/JKK Sosek Malindo Daerah Provinsi Kepulauan Riau/Riau-Johor/Melaka.
Pertemuan yang digelar di Batam pada 22-25 Juni 2026 itu menjadi forum bagi pemerintah kedua negara untuk menyepakati sejumlah agenda pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan.
Sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran, M.T., selaku Ketua Sekretariat Bersama Kelompok Kerja SOSEK Indonesia, menegaskan bahwa persidangan ini menjadi momentum mempercepat tindak lanjut hasil Persidangan Ke-19 Sekretariat Bersama (Sekber) Sosek Malindo yang telah dilaksanakan di Bandung.
"Persidangan ini harus mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang tidak hanya memperkuat koordinasi antarinstansi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia," ujar Amran.
Pada kesempatan yang sama, Ditjen Bina Adwil juga memperkenalkan Border Integrated Decision and Governance Engine System (Bridge System) sebagai platform pengelolaan informasi yang mengintegrasikan data, rencana aksi, dan tindak lanjut hasil-hasil kesepakatan Sosek Malindo mulai dari tingkat daerah hingga nasional.
Sistem ini diharapkan dapat memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis data sekaligus meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bilateral.
"Melalui Bridge System, setiap hasil persidangan dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga perumusan kebijakan dan diplomasi bilateral semakin berbasis data, terukur, dan mampu diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat perbatasan," tambah Amran.
Selain penguatan tata kelola kerja sama, persidangan juga menyoroti percepatan pembukaan jalur laut RoRo Batam-Johor yang dinilai berpotensi meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi kedua wilayah. Meski infrastruktur pendukung di Batam maupun Johor telah memadai, namun realisasi rute tersebut masih memerlukan penyelarasan regulasi, standar operasional, serta koordinasi lintas kementerian di kedua negara.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembahasan mengenai pembukaan jalur RoRo Batam–Johor terus mengalami kemajuan melalui berbagai forum bilateral maupun trilateral. Kehadiran jalur tersebut diyakini akan memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda(PRI)
