Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan wacana amandemen UUD 1945. Wacana itu diusulkan pertama kali pada sidang tahunan MPR.
Wacana ini pun telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Jumat, 13 Agustus 2021 lalu. Wacana diusulkan untuk membentuk pokok-pokok haluan negara (PPHN) yang dinilai penting untuk menentukan ideologi bangsa.
Rencana amandemen UUD 1945 menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Perbedaan sikap itu timbul dari menguatnya wacana masa jabatan presiden yang ditambah menjadi tiga periode.
Topik amandemen UUD 1945 juga menjadi trending topic di media sosial Twitter. Hingga pukul 19.00 WIB, #TolakAmandemen_UUD45 telah disebut 13,1 ribu kali.
Baca: Istana Tegaskan Jokowi Tak Ikut Campur Amendemen UUD 1945
"Orang-orang yang menginginkan amandemen UUD 45 adalah orang yang haus akan kekuasaan dan orang yang bermasalah dengan hukum. Merubah amandemen bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan saat ini, merubah amandemen merupakan bentuk kemunduran demokrasi," kata @jojoe_gaza lewat Twitter, Sabtu, 28 Agustus 2021.
"#TolakAmandemen_UUD45 karena itu bentuk pengkhianatan amanat rakyat," tulis @Reformas1Mental.
"Jika PDIP sebagai partai penguasa mayoritas suara di parlemen menolak jabatan 3 periode, berarti kita tidak perlu khawatir #TolakAmandemen_UUD45," tulis @viktorkonyolsky.
"Keliatan banget tidak berpihak kepada rakyat, segala-galanya diusahakan dan diupayakan. Termasuk amandemen UUD. Rakyat cuma bisa memberikan #TolakAmandemen_UUD45 abis tokoh nasional yang katanya diseberang istana pun tidak berdaya, cuma bisa berkicau," tulis @WilliamKeltjes.
"Kekuasaan yang absolut cenderung korup, tolak 3 periode. Jokowi kebanyakan playing victim padahal mau juga #TolakAmandemen_UUD45," tulis @SukanyaMeTime.
Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan wacana
amandemen UUD 1945. Wacana itu diusulkan pertama kali pada sidang tahunan MPR.
Wacana ini pun telah disampaikan kepada Presiden
Joko Widodo di Istana Bogor pada Jumat, 13 Agustus 2021 lalu. Wacana diusulkan untuk membentuk pokok-pokok haluan negara (PPHN) yang dinilai penting untuk menentukan ideologi bangsa.
Rencana amandemen UUD 1945 menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Perbedaan sikap itu timbul dari menguatnya wacana masa jabatan presiden yang ditambah menjadi tiga periode.
Topik amandemen UUD 1945 juga menjadi
trending topic di media sosial Twitter. Hingga pukul 19.00 WIB, #TolakAmandemen_UUD45 telah disebut 13,1 ribu kali.
Baca: Istana Tegaskan Jokowi Tak Ikut Campur Amendemen UUD 1945
"Orang-orang yang menginginkan amandemen UUD 45 adalah orang yang haus akan kekuasaan dan orang yang bermasalah dengan hukum. Merubah amandemen bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan saat ini, merubah amandemen merupakan bentuk kemunduran demokrasi," kata @jojoe_gaza lewat Twitter, Sabtu, 28 Agustus 2021.
"#TolakAmandemen_UUD45 karena itu bentuk pengkhianatan amanat rakyat," tulis @Reformas1Mental.
"Jika PDIP sebagai partai penguasa mayoritas suara di parlemen menolak jabatan 3 periode, berarti kita tidak perlu khawatir #TolakAmandemen_UUD45," tulis @viktorkonyolsky.
"Keliatan banget tidak berpihak kepada rakyat, segala-galanya diusahakan dan diupayakan. Termasuk amandemen UUD. Rakyat cuma bisa memberikan #TolakAmandemen_UUD45 abis tokoh nasional yang katanya diseberang istana pun tidak berdaya, cuma bisa berkicau," tulis @WilliamKeltjes.
"Kekuasaan yang absolut cenderung korup, tolak 3 periode. Jokowi kebanyakan playing victim padahal mau juga #TolakAmandemen_UUD45," tulis @SukanyaMeTime.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
