Ilustrasi PDIP. Medcom
Ilustrasi PDIP. Medcom

Populer Nasional: Pesan Tersirat PDIP Bakal Jadi Oposisi hingga KPK Pilah Keuntungan Tak Wajar Kasus APD

Achmad Zulfikar Fazli • 27 Mei 2024 07:05
Jakarta: Sejumlah artikel di Kanal Nasional Medcom.id menjadi yang terpopuler sepanjang Minggu, 26 Mei 2024. Mulai dari pemetaan sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hingga penyidikan kasus pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Berikut tiga berita terpopuler kemarin:

1. 3 Momen Ini Menyiratkan PDIP Bakal Jadi Oposisi

PDIP kecil kemungkinan bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak tiga momen yang menyiratkan PDIP bakal menjadi oposisi.
 
Pertama, pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Rakernas V PDIP digelar dalam momentum semangat reformasi untuk melawan sisi gelap kekuasaan.
 
"Penegasan Hasto itu menyiratkan masih adanya luka bagi PDIP paska Pilpres 2024. Luka itu tampaknya akan dilampiaskan melalui perlawanan terhadap rezim yang berkuasa. Ini artinya, bara amarah itu bisa jadi akan diformulasikan dalam rekomendasi pada Rakernas V," ujar pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga melalui keterangan tertulis, Minggu, 26 Mei 2024.
 
Baca Juga: PDIP: Pemilu 2024 Paling Buruk dalam Sejarah Demokrasi Indonesia

Selengkapnya baca di sini

2. Banyak Kemungkinan, Penguntitan Densus 88 Ditelaah

Penguntitan anggota Densus 88 terhadap Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah ditelaah. Banyak kemungkinan terkait penguntitan, salah satunya terkait faktor keamanan dari Jampidsus.
 
"Bisa saja itu (pengintaian) bagian dari pengamanan aktivitas Jampidsus di luar kegiatan rutin," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, dalam keterangan yang dikutip Minggu, 26 Mei 2024.
 
Dia meminta tak ada prasangka buruk terhadap penguntitan Densus 88. Apalagi, sebelum otoritas Densus 88 menjawab secara gamblang maksud penguntitan.
 
"Jangan suuzan terhadap Densus 88," kata Hari.
 
Selengkapnya baca di sini

3. KPK Dalami Kasus Korupsi APD, Pilah Keuntungan Tak Wajar

KPK menyelisik dugaan rasuah pengadaan APD di Kemenkes. Sejumlah keuntungan tak wajar perusahaan terkait kasus tersebut masih dipetakan.
 
“Kami sudah memetakan mana yang bagian dari dugaan keuntungan perusahaan yang tidak wajar, mana yang kemudian menjadi bancakan uang-uang dari berbagai pihak (tersangka) itu,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Minggu, 26 Mei 2024.
 
Baca Juga: Putusan Etik Nurul Ghufron Ditunda, MAKI: PTUN Terlalu Intervensi
 
 
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci total keuntungan tidak wajar yang diterima perusahaan terkait kasus ini. Pendalaman aliran dana ini juga penting untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

“Kami kejar ke sana (pendalaman aliran dana) untuk optimalisasi asetnya,” ujar Ali.
 
Selengkapnya baca di sini
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan