Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan banyak hal positif diperoleh dari digitalisasi penyiaran yang ditargetkan rampung 2022. Indonesia bakal mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain yang telah lebih dulu menjalankan program itu.
"(Indonesia) akan mengambil untung dari digitalisasi industri penyiaran," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Widodo Muktiyo dalam Seminar Nasional Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2020, Senin, 2 November 2020.
Melalui siaran TV digital, masyarakat akan memperoleh tayangan yang jernih. Jangkauan siaran juga merata ke seluruh wilayah Indonesia. Migrasi tersebut membantu ketersediaan jaringan 5G di Indonesia.
Menurut Widodo, untuk mencapai program itu diperlukan optimalisasi pemanfaatan digital industri penyiaran mulai sekarang. Pembangunan mekanisme kerja penyiaran digital dalam dua tahun ke depan agar siap secara menyeluruh juga diperlukan.
Widodo mengatakan Kementerian Kominfo membuka ruang untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya lembaga penyiaran.
"Bisa berkolaborasi lebih jauh lagi untuk penguatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), industri penyiaran swasta maupun industri penyiaran publik, untuk melakukan penyesuaian terhadap transformasi industri penyiaran ke depan," ujar Widodo.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan angin segar untuk memacu migrasi penyiaran televisi (TV) dari analog ke digital lebih cepat. Analog switch off (ASO) atau mematikan siaran analog akan lebih cepat terlaksana.
Baca: Mahfud MD Minta Proses Transformasi TV Digital Tak Merugikan Publik
"Kepastian tenggat waktu ASO, serta penyesuaian terhadap batasan kegiatan usaha lembaga penyiaran yang dapat menggenjot potensi industri penyiaran," ujar Widodo.
KPI juga didorong mengawal proses migrasi itu. Dengan begitu, target transformasi penyiaran tersebut bisa tercapai secepatnya.
"KPI akan banyak terlibat di dalamnya untuk bisa mengawasi proses ini agar semua lembaga penyiaran swasta, jejaring dan juga lembaga penyiaran publik (LPP) bisa berjalan dengan baik," ucap Widodo.
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (
Kominfo) memastikan banyak hal positif diperoleh dari
digitalisasi penyiaran yang ditargetkan rampung 2022. Indonesia bakal mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain yang telah lebih dulu menjalankan program itu.
"(Indonesia) akan mengambil untung dari digitalisasi industri penyiaran," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Widodo Muktiyo dalam Seminar Nasional Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2020, Senin, 2 November 2020.
Melalui siaran
TV digital, masyarakat akan memperoleh tayangan yang jernih. Jangkauan siaran juga merata ke seluruh wilayah Indonesia. Migrasi tersebut membantu ketersediaan jaringan 5G di Indonesia.
Menurut Widodo, untuk mencapai program itu diperlukan optimalisasi pemanfaatan digital industri penyiaran mulai sekarang. Pembangunan mekanisme kerja penyiaran digital dalam dua tahun ke depan agar siap secara menyeluruh juga diperlukan.
Widodo mengatakan Kementerian Kominfo membuka ruang untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya lembaga penyiaran.
"Bisa berkolaborasi lebih jauh lagi untuk penguatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), industri penyiaran swasta maupun industri penyiaran publik, untuk melakukan penyesuaian terhadap transformasi industri penyiaran ke depan," ujar Widodo.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan angin segar untuk memacu migrasi penyiaran televisi (TV) dari analog ke digital lebih cepat.
Analog switch off (ASO) atau mematikan siaran analog akan lebih cepat terlaksana.
Baca:
Mahfud MD Minta Proses Transformasi TV Digital Tak Merugikan Publik
"Kepastian tenggat waktu ASO, serta penyesuaian terhadap batasan kegiatan usaha lembaga penyiaran yang dapat menggenjot potensi industri penyiaran," ujar Widodo.
KPI juga didorong mengawal proses migrasi itu. Dengan begitu, target transformasi penyiaran tersebut bisa tercapai secepatnya.
"KPI akan banyak terlibat di dalamnya untuk bisa mengawasi proses ini agar semua lembaga penyiaran swasta, jejaring dan juga lembaga penyiaran publik (LPP) bisa berjalan dengan baik," ucap Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
