Menristek Sebut Vaksin Nusantara Tidak Masuk Konsorsium Riset dan Inovasi

Jakarta: Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro menyebut kegiatan pengembangan Vaksin Nusantara tidak masuk konsorsium riset dan inovasi covid-19 dan konsorsium Vaksin Merah Putih. Vaksin Nusantara dibuat berbasis sel dendritik yang dikembangkan Kementerian Kesehatan bersama tim peneliti Universitas Diponegoro. "Kenapa belum ada Universitas Diponegoro, belum ada vaksin Nusantara di dalam Konsorsium Vaksin Merah Putih, terus terang kita berusaha jemput bola, tetapi istilahnya bola yang jemput itu tidak kelihatan sehingga kami terus terang belum berani untuk memasukkan itu di dalam konsorsium apalagi kalau sudah bicara dengan pemanfaatan anggaran," kata Bambang dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu malam, 10 Maret 2021. Bambang mengaku baru mengetahui informasi lengkap tentang adanya pengembangan Vaksin Nusantara yang dikomandoi Kementerian Kesehatan pada pekan lalu. Dia mendapat informasi itu setelah diundang rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Baru di situ saya dengar, saya sebelumnya mendengar belakangan setelah Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangkes) Kemenkes bikin vaksin, dan berikutnya informasinya ini pakai dendritik," ujar dia. Setelah mendengar adanya pembuatan Vaksin Nusantara, Bambang langsung menugaskan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 yang saat itu masih dipimpin Prof Ali Ghufron Mukti mengecek langsung ke Balitbangkes. Saat itu, Kementerian Riset dan Teknologi belum mengetahui tentang pengembangan vaksin itu. "Informasi itu belum kami dapatkan, tidak kami dapatkan sama sekali, sehingga masih dalam gelap. Kita hanya mendengar dengar Balitbangkes bikin vaksin," kata Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu. Jika memang ada pengembangan vaksin, Bambang bermaksud  mengajak Balitbangkes masuk ke konsorsium. Sehingga pengembangan vaksin dapat difasilitasi dengan baik. "Bukan apa-apa karena kita ingin kalau memang Balitbangkes mengembangkan kita akan ajak masuk ke Konsorsium Merah Putih dengan segala macam dukungan yang diperlukan," kata dia. Bambang tidak keberatan dengan adanya pengembangan Vaksin Nusantara. Pengembangan vaksin dalam negeri memiliki semangat untuk membangun kemandirian Indonesia terhadap vaksin. "Sehingga kalau tadi ada pertanyaan banyak kenapa belum dimasukkan, kenapa belum diakomodasi, karena tahunya pun baru minggu lalu. Meskipun tadi saya katakan sejak bulan Agustus sudah ada Keppres Nomor 18 Tahun 2020, Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan ada di situ, dan idenya adalah semua vaksin yang dikembangkan di dalam negeri itu akan didorong," ujar dia. Presiden Joko Widodo telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 3 September 2020. Dalam Keppres tersebut, Ketua Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin COVID-l9 adalah Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sementara itu, wakilnya adalah Menteri Kesehatan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. "Kita harus punya kemandirian dalam rangka kalau kita menghadapi pandemi atau apapun yang terjadi di masa depan," kata dia. Baca: Vaksin Nusantara Diyakini Jalan Mengatasi Covid-19 Ada enam institusi yang masuk dalam Konsorsium Vaksin Merah Putih. Yakni, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga. Bambang mengatakan pihaknya siap membantu pengembangan Vaksin Nusantara. Namun memang tahapan fase pengembangan Vaksin Nusantara sudah masuk uji klinis, sedangkan Vaksin Merah Putih masih di tahap laboratorium. Bambang menyatakan Kemenristek dan Kemenkes akan berbagi tugas. Kemenristek siap untuk mengalokasikan anggaran sampai di bibit vaksin dan semua infrastruktur yang dibutuhkan, meskipun Vaksin Nusantara sudah di tahap uji klinis. Sementara itu, Kemenkes akan menangani uji klinisnya. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan proses uji klinis pertama vaksin Nusantara belum memenuhi kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin. Salah satu yang disorot adalah perbedaan lokasi penelitian di RSUP dr Kariadi Semarang dengan pihak yang menjadi komite etik yang berasal dari RSPAD Gatot Soebroto. BPOM akan melakukan pertemuan dengan tim peneliti vaksin Nusantara untuk melakukan peninjauan data interim dari fase pertama pengujian vaksin tersebut sebelum mengizinkan berlanjut ke fase berikut.