Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) menyadari sejumlah dampak yang ditimbulkan akibat pembatalan Haji 2021. Salah satunya antrean calon jemaah yang kian menumpuk.
"Dampaknya antrean panjang, banyak orang menunggu, banyak yang tidak menerima, hal yang wajar," kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag, Khoirizi, dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Gagal Haji, Pandemi atau Lemah Diplomasi?', Minggu, 6 Juni 2021.
Khoirizi menyebut pemerintah juga bakal menghadapi sejumlah dampak bila haji tetap digelar di masa pandemi covid-19. Mulai situasi penyebaran covid-19 tidak menentu hingga kepatuhan pembatasan ibadah di Arab Saudi.
"Kemudian karantina (lebih) panjang, biaya (bertambah) banyak. Ini semua punya dampak," terang Khoirizi.
(Baca: Pemerintah Getol Diplomasi Sebelum Putuskan Tunda Haji)
Pihaknya telah menyampaikan dampak tersebut kepada Komisi VIII yang bermitra kerja dengan Kemenag. Pertimbangan juga menjadi instrumen pengumuman pembatalan Haji 2021.
"Kita usahakan untuk kita komunikasi, koordinasi dengan kawan-kawan Komisi VIII DPR supaya teman-teman Komisi 8 VIII semua paham dan menganjurkan, ayo kita mengambil sikap," terang Khoirizi.
Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah Haji 1443 H/2021 M. Pembatalan disampaikan sebelum ada pengumuman kuota haji dari Arab Saudi.
Salah satu pertimbangan pemerintah meniadakan haji karena melihat kondisi kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji. Sebab, saat ini seluruh negara tengah menghadapi pandemi covid-19 beserta varian baru.
Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) menyadari sejumlah dampak yang ditimbulkan akibat pembatalan
Haji 2021. Salah satunya antrean calon jemaah yang kian menumpuk.
"Dampaknya antrean panjang, banyak orang menunggu, banyak yang tidak menerima, hal yang wajar," kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag, Khoirizi, dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Gagal Haji, Pandemi atau Lemah Diplomasi?', Minggu, 6 Juni 2021.
Khoirizi menyebut pemerintah juga bakal menghadapi sejumlah dampak bila haji tetap digelar di masa pandemi covid-19. Mulai situasi penyebaran covid-19 tidak menentu hingga kepatuhan pembatasan ibadah di Arab Saudi.
"Kemudian karantina (lebih) panjang, biaya (bertambah) banyak. Ini semua punya dampak," terang Khoirizi.
(Baca:
Pemerintah Getol Diplomasi Sebelum Putuskan Tunda Haji)
Pihaknya telah menyampaikan dampak tersebut kepada
Komisi VIII yang bermitra kerja dengan Kemenag. Pertimbangan juga menjadi instrumen pengumuman pembatalan Haji 2021.
"Kita usahakan untuk kita komunikasi, koordinasi dengan kawan-kawan Komisi VIII DPR supaya teman-teman Komisi 8 VIII semua paham dan menganjurkan, ayo kita mengambil sikap," terang Khoirizi.
Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah Haji 1443 H/2021 M. Pembatalan disampaikan sebelum ada pengumuman kuota haji dari Arab Saudi.
Salah satu pertimbangan pemerintah meniadakan haji karena melihat kondisi kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji. Sebab, saat ini seluruh negara tengah menghadapi pandemi covid-19 beserta varian baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
