Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) di 34 provinsi bersiaga menghadapi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Ancaman ini muncul sebagai dampak fenomena alam La Nina.
BNPB mengutip data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi La Nina di Indonesia selama Oktober 2021 hingga Februari 2022. Anomali iklim global ini dapat memicu peningkatan curah hujan.
“Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina pada 2020 menyebabkan peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia 20 persen sampai dengan 70 persen dari kondisi normalnya,” ujar Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Oktober 2021.
Menurut dia, peningkatan curah hujan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Alhasil, BPBD di tiap provinsi wajib menginstruksikan BPBD di tingkat kabupaten dan kota mengambil langkah-langkah menghadapi bencana.
Baca: Puluhan Rumah di Mandalakasih Garut Terendam Banjir
Upaya dini yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan koordinasi dengan BMKG di daerah serta pemantauan berkala informasi iklim dan perkembangan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrem. Selain itu, BPBD perlu meningkatkan koordinasi antardinas dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan.
Kesiapsiagaan tidak hanya pada sisi pemerintah, tetapi masyarakat. Prasinta menekankan perlunya dukungan BPBD untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya yang tinggal di lokasi rawan bencana.
BNPB mengharapkan BPBD menyosialisasikan informasi sejak dini agar warga menjauhi lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon mudah tumbang, atau pun tepi pantai. Publik juga perlu dilibatkan dalam pengaktifan tim siaga untuk memantau kondisi atau gejala awal bencana.
Prasinta mengingatkan BNPB telah memiliki informasi kerawanan bencana di tingkat desa atau kelurahan. Informasi itu dapat diakses pada Katalog Desa Rawan Bencana. Selain itu, aplikasi inaRISK dapat membantu membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua pihak di daerah.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB itu meminta persiapan dini terkait sumber daya manusia, logistik, peralatan, dan fasilitas layanan kesehatan dalam mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi basah. Protokol kesehatan (prokes) dalam penanganan covid-19 juga harus tetapi dijalani.
Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
BNPB) meminta badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) di 34 provinsi bersiaga menghadapi
bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Ancaman ini muncul sebagai dampak fenomena alam La Nina.
BNPB mengutip data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi La Nina di Indonesia selama Oktober 2021 hingga Februari 2022. Anomali iklim global ini dapat memicu peningkatan curah hujan.
“Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina pada 2020 menyebabkan peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia 20 persen sampai dengan 70 persen dari kondisi normalnya,” ujar Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Oktober 2021.
Menurut dia, peningkatan curah hujan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Alhasil, BPBD di tiap provinsi wajib menginstruksikan BPBD di tingkat kabupaten dan kota mengambil langkah-langkah menghadapi bencana.
Baca:
Puluhan Rumah di Mandalakasih Garut Terendam Banjir
Upaya dini yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan koordinasi dengan BMKG di daerah serta pemantauan berkala informasi iklim dan perkembangan cuaca maupun peringatan dini
cuaca ekstrem. Selain itu, BPBD perlu meningkatkan koordinasi antardinas dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan.
Kesiapsiagaan tidak hanya pada sisi pemerintah, tetapi masyarakat. Prasinta menekankan perlunya dukungan BPBD untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya yang tinggal di lokasi rawan bencana.
BNPB mengharapkan BPBD menyosialisasikan informasi sejak dini agar warga menjauhi lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon mudah tumbang, atau pun tepi pantai. Publik juga perlu dilibatkan dalam pengaktifan tim siaga untuk memantau kondisi atau gejala awal bencana.
Prasinta mengingatkan BNPB telah memiliki informasi kerawanan bencana di tingkat desa atau kelurahan. Informasi itu dapat diakses pada Katalog Desa Rawan Bencana. Selain itu, aplikasi inaRISK dapat membantu membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua pihak di daerah.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB itu meminta persiapan dini terkait sumber daya manusia, logistik, peralatan, dan fasilitas layanan kesehatan dalam mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi basah. Protokol kesehatan (prokes) dalam penanganan covid-19 juga harus tetapi dijalani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)