Jakarta: Badan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) diminta tak lepas tangan mengurus pencari suaka di Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dinilai telah aktif membantu.
“UNHCR harus bantu karena mereka yang punya concern utama. Jangan sampai kita yang aktif banget dari DPRD dan Pemprov tapi mereka kurang aktif,” kata anggota DPRD terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2019.
William menyebut pemprov telah membantu pencari suaka dengan baik. Buktinya, pencari suaka ditempatkan di penampungan dan mendapat bantuan makanan dari Dinas Sosial DKI.
Padahal, menurut aturan yang berlaku, batas bantuan sampai mencarikan penampungan. UNHCR diminta aktif membiayai pencari suaka dan memfasilitasi mereka.
Saat ini, ada 1.127 pencari suaka yang nasibnya terlunta-lunta. Jumlah tersebut didominasi dari Afghanistan sebanyak 890 orang. William mendesak UNHCR membuka data pencari suaka.
(Baca juga: Pencari Suaka Desak UNHCR Percepat Proses Administrasi)
Data penting untuk mengetahui pencari suaka yang teregistrasi di UNHCR. Dengan begitu, bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
“Jadi kita tahu statusnya apa karena yang punya kewenangan UNHCR yang aktif juga mendorong aktor-aktor kemanusiaan,” tutur William.
William juga mendorong UNHCR melobi pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk menerima pencari suaka. Negeri kanguru itu menutup diri karena khawatir potensi terorisme dan ancaman keamanan negara.
“UNHCR juga mengatakan hal serupa ada indikasi Islamophobia. UNHCR harus berani menyampaikan, melakukan negosiasi, dan diplomasi masalah pengungsi ini masalah kita bersama,” tegas William.
Jakarta: Badan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) diminta tak lepas tangan mengurus pencari suaka di Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dinilai telah aktif membantu.
“UNHCR harus bantu karena mereka yang punya
concern utama. Jangan sampai kita yang aktif banget dari DPRD dan Pemprov tapi mereka kurang aktif,” kata anggota DPRD terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2019.
William menyebut pemprov telah membantu pencari suaka dengan baik. Buktinya, pencari suaka ditempatkan di penampungan dan mendapat bantuan makanan dari Dinas Sosial DKI.
Padahal, menurut aturan yang berlaku, batas bantuan sampai mencarikan penampungan. UNHCR diminta aktif membiayai pencari suaka dan memfasilitasi mereka.
Saat ini, ada 1.127 pencari suaka yang nasibnya terlunta-lunta. Jumlah tersebut didominasi dari Afghanistan sebanyak 890 orang. William mendesak UNHCR membuka data pencari suaka.
(Baca juga:
Pencari Suaka Desak UNHCR Percepat Proses Administrasi)
Data penting untuk mengetahui pencari suaka yang teregistrasi di UNHCR. Dengan begitu, bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
“Jadi kita tahu statusnya apa karena yang punya kewenangan UNHCR yang aktif juga mendorong aktor-aktor kemanusiaan,” tutur William.
William juga mendorong UNHCR melobi pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk menerima pencari suaka. Negeri kanguru itu menutup diri karena khawatir potensi terorisme dan ancaman keamanan negara.
“UNHCR juga mengatakan hal serupa ada indikasi Islamophobia. UNHCR harus berani menyampaikan, melakukan negosiasi, dan diplomasi masalah pengungsi ini masalah kita bersama,” tegas William.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
