Jakarta: Pemerintah pusat mengambil alih perbaikan jalan di Provinsi Lampung. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp800 miliar.
"Semangatnya adalah, kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) seusai meninjau beberapa ruas jalan di Provinsi Lampung, Jumat, 5 Mei 2023.
Kepala Negara menyampaikan alasan pemerintah pusat mengambil alih perbaikan jalan di Provinsi Lampung. Salah satunya karena kerusakan jalan di Lampung tidak ditangani dengan baik.
"Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat," ucap dia.
Lebih jauh Jokowi mengatakan proyek perbaikan akan dimulai Juni 2023. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pun telah diperintahkan melakukan proses lelang.
RI 1 pun mengingatkan kepala daerah bertanggung jawab terhadap kondisi jalan-jalan di wilayah masing-masing. Tak semua perbaikan atau pemeliharaan dibebankan ke pemerintah pusat.
"Ada yang tanggungjawab bapak ibu bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat," tutur presiden.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Pemerintah pusat mengambil alih perbaikan jalan di
Provinsi Lampung. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp800 miliar.
"Semangatnya adalah, kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah," kata Presiden
Joko Widodo (Jokowi) seusai meninjau beberapa ruas jalan di Provinsi Lampung, Jumat, 5 Mei 2023.
Kepala Negara menyampaikan alasan pemerintah pusat mengambil alih perbaikan jalan di Provinsi Lampung. Salah satunya karena kerusakan jalan di Lampung tidak ditangani dengan baik.
"Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat," ucap dia.
Lebih jauh Jokowi mengatakan proyek perbaikan akan dimulai Juni 2023. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pun telah diperintahkan melakukan proses lelang.
RI 1 pun mengingatkan kepala daerah bertanggung jawab terhadap kondisi jalan-jalan di wilayah masing-masing. Tak semua perbaikan atau pemeliharaan dibebankan ke pemerintah pusat.
"Ada yang tanggungjawab bapak ibu bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat," tutur presiden.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)