Sejumlah kapal Bakamla mengikuti sailing pass di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Foto: M Risyal Hidayat/Antara Foto
Sejumlah kapal Bakamla mengikuti sailing pass di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Foto: M Risyal Hidayat/Antara Foto

Nelayan Ikut Jaga Kedaulatan Natuna

Nasional Laut Natuna Utara
Media Indonesia • 16 Januari 2020 08:15
Jakarta: Pemerintah melibatkan nelayan di perairan Natuna untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Bahkan, jumlahnya akan terus ditambah.
 
"Instruksi Presiden agar volume patroli ditingkatkan dan kita menjaga kedaulatan laut kita. Hari ini (Rabu, 15 Januari 2020) kami melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga membahas pengelolaan Natuna ini," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat meninjau perairan Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Pemerintah akan membangun sentra kegiatan ekonomi di Natuna dengan tetap menjaga keamanan laut. Misalnya, memperbanyak nelayan-nelayan setempat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus memantau kesiapan nelayan untuk bisa melaut di perairan Natuna. "Kesiapan sarana dan prasarana yang bisa menunjang kegiatan para nelayan, seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya," ujar Edhy.
 
Sebelumnya, kata Edhy, ada bantuan puluhan kapal dari fiber. Namun, nelayan menginginkan kapal kayu. "Kami sudah ingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa. Sedang kami persiapkan," kata dia.
 
Menurut Edhy, nelayan di Natuna masih mengeluhkan masalah bahan bakar, cold storage, dan tempat pelelangan ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan nelayan.
 
"Sekarang ada SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini," ujar dia.
 
Sementara itu, pengamat kebijakan kemaritiman Moh Abdi Suhufan berharap kebijakan pemerintah memprioritaskan nelayan lokal ketimbang dari daerah lain untuk memberdayakan potensi sumber daya alam di Natuna.
 
"Prioritaskan nelayan lokal dengan meningkatkan kapasitas mereka dan memberikan pendampingan," ujar Moh Abdi.
 
Menurut Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia itu, proses pengadaan kapal penangkap ikan dari luar daerah Natuna memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang, sekaligus pengawasan.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif