Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Selain Covid-19, Penanganan Hemofilia Diminta Jadi Perhatian

Nasional kesehatan kemenkes Hemofilia covid-19 pandemi covid-19
M Sholahadhin Azhar • 19 April 2022 21:05
Jakarta: Fokus pemerintah pada penanganan covid-19 diminta tak mengabaikan isu kesehatan lain. Banyak hal mesti diperhatikan, salah satunya penanganan hemofilia atau gangguan pembekuan darah pada masyarakat Indonesia.
 
Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana (PNPK) Hemofilia mesti diimplementasikan di seluruh wilayah. Sehingga, penanganan penyakit genetik itu tak dibeda-bedakan.
 
"Rekomendasi pengobatan yang dianjurkan berdasarkan PNPK perlu diimplementasikan, dengan pemberian terapi profilaksis untuk mencegah terjadinya perdarahan sebagai upaya preventif, dan pemberian terapi on-demand saat terjadinya perdarahan sebagai upaya kuratif,” ujar dokter spesialis anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Fitri Primacakti di Jakarta, Selasa, 19 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penanganan hemofilia secara optimal memerlukan dukungan dari sisi medis dan kebijakan. Sehingga, penanganan hemofilia dapat merata dan sesuai standar obat, fasilitas, hingga mekanisme kebijakan pembiayaan.
 
Baca: Pertolongan Pertama pada Penderita Hemofilia
 
Data Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia (HMHI) pada akhir 2020 mencatat 2.776 penyandang hemofilia di Indonesia. Jumlah tersebut diperkirakan hanya 10 persen dari total estimasi pasien, yaitu 20.000–25.000 kasus.
 
Fitri mengatakan pihak terkait mesti mengupayakan penindakan preventif. Hal itu supaya pengidap hemofilia tak mengalami dampak parah.
 
“Dengan pemberian profilaksis, diharapkan dapat mencegah terjadinya perdarahan dan mencegah kerusakan sendi, sehingga pasien hemofilia dapat memiliki kualitas hidup seperti anak sehat,” kata dia.
 
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti, menyebut pihaknya sedang meninjau manfaat kebutuhan dasar kesehatan. Hal tersebut sebagai upaya Kementerian Kesehatan untuk memastikan pelayanan sesuai standar. 
 
“Dari sisi pembiayaan, dalam JKN mengikuti dengan standar medis yang telah ada. Namun, tidak menutup diri terhadap pengobatan baru sepanjang efektif dan efisien dan telah dinilai oleh tim Penilaian Teknologi Kesehatan,” jelas Yuli.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif