Jakarta: Pemerintah pusat membeberkan alasan data kematian akibat covid-19 meningkat dalam tiga pekan terakhir. Hal itu karena pemerintah daerah (pemda) salah membuat laporan.
Tenaga Ahli Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Panji Fortuna mengatakan beberapa daerah melaporkan angka kematian berdasarkan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Hal itu diketahui dari data national all record (NAR) atau sistem pencatatan laboratorium dan penanganan covid-19 Kemenkes.
"Kota Bekasi, contohnya, laporan kemarin, 10 Agustus 2021, dari 397 angka kematian yang dilaporkan, sebanyak 94 persen di antaranya bukan merupakan angka kematian pada hari tersebut, melainkan rapelan angka kematian dari Juli 57 persen dan Juni serta sebelumnya 37 persen. Lalu enam persen sisanya rekapitulasi kematian di minggu pertama Agustus," ujar Panji melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 Agustus 2021.
Menurut dia, Kemenkes menemukan 10,7 persen pasien covid-19 yang meninggal kemarin sama dengan data 21 hari sebelumnya. Kesalahan ini terjadi di banyak daerah di Indonesia.
Baca: Syarat Sertifikat Vaksin untuk Berkegiatan Dinilai Belum Tepat
"Contoh lain adalah Kalimantan Tengah di mana 61 persen dari 70 angka kematian yang dilaporkan kemarin adalah kasus aktif yang sudah lebih dari 21 hari, namun baru diperbaharui statusnya," ujar Panji.
Kemenkes juga menemukan ada lebih dari 50 ribu kasus aktif yang sudah tercatat selama lebih dari 21 hari, tetapi tidak diperbaharui oleh pemda. Pemerintah pusat sedang memperbaiki angka itu untuk mengetahui kondisi pasti pandemi di Indonesia.
"Jadi, beberapa hari ke depan akan ada lonjakan di angka kematian dan kesembuhan yang bersifat anomali dalam pelaporan perkembangan kasus covid-19. Tapi, ini justru akan menjadikan pelaporan kita lebih akurat lagi," tutur Panji.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Widyawati mengatakan kesalahan itu membuat pemerintah salah memberikan informasi perkembangan covid-19 kepada masyarakat. Dia mengatakan bakal ada lonjakan kasus yang tidak akurat karena data yang salah.
"Lonjakan-lonjakan anomali angka kematian seperti ini akan tetap kita lihat setidaknya selama dua minggu ke depan," ucap Widyawati.
Widyawati meminta kepala daerah memperbaiki sistem penghitungan. Pemberian data dari daerah ke pusat tidak boleh salah.
"Tentunya ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus berpacu menyampaikan data yang transparan dan realtime kepada publik," kata Widyawati.
Jakarta: Pemerintah pusat membeberkan alasan data kematian akibat
covid-19 meningkat dalam tiga pekan terakhir. Hal itu karena pemerintah daerah (pemda) salah membuat laporan.
Tenaga Ahli Kementerian Kesehatan (
Kemenkes) Panji Fortuna mengatakan beberapa daerah melaporkan angka kematian berdasarkan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Hal itu diketahui dari data
national all record (NAR) atau sistem pencatatan laboratorium dan penanganan covid-19 Kemenkes.
"Kota Bekasi, contohnya, laporan kemarin, 10 Agustus 2021, dari 397 angka kematian yang dilaporkan, sebanyak 94 persen di antaranya bukan merupakan angka kematian pada hari tersebut, melainkan rapelan angka kematian dari Juli 57 persen dan Juni serta sebelumnya 37 persen. Lalu enam persen sisanya rekapitulasi kematian di minggu pertama Agustus," ujar Panji melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 Agustus 2021.
Menurut dia, Kemenkes menemukan 10,7 persen pasien covid-19 yang meninggal kemarin sama dengan data 21 hari sebelumnya. Kesalahan ini terjadi di banyak daerah di Indonesia.
Baca:
Syarat Sertifikat Vaksin untuk Berkegiatan Dinilai Belum Tepat
"Contoh lain adalah Kalimantan Tengah di mana 61 persen dari 70 angka kematian yang dilaporkan kemarin adalah kasus aktif yang sudah lebih dari 21 hari, namun baru diperbaharui statusnya," ujar Panji.
Kemenkes juga menemukan ada lebih dari 50 ribu kasus aktif yang sudah tercatat selama lebih dari 21 hari, tetapi tidak diperbaharui oleh pemda. Pemerintah pusat sedang memperbaiki angka itu untuk mengetahui kondisi pasti pandemi di Indonesia.
"Jadi, beberapa hari ke depan akan ada lonjakan di angka kematian dan kesembuhan yang bersifat anomali dalam pelaporan perkembangan kasus covid-19. Tapi, ini justru akan menjadikan pelaporan kita lebih akurat lagi," tutur Panji.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Widyawati mengatakan kesalahan itu membuat pemerintah salah memberikan informasi perkembangan covid-19 kepada masyarakat. Dia mengatakan bakal ada lonjakan kasus yang tidak akurat karena data yang salah.
"Lonjakan-lonjakan anomali angka kematian seperti ini akan tetap kita lihat setidaknya selama dua minggu ke depan," ucap Widyawati.
Widyawati meminta kepala daerah memperbaiki sistem penghitungan. Pemberian data dari daerah ke pusat tidak boleh salah.
"Tentunya ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus berpacu menyampaikan data yang transparan dan
realtime kepada publik," kata Widyawati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
