Wapres: Pandemi Sulit Diatasi Apabila Hanya Andalkan Pemerintah

Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin meyakini pandemi covid-19 dan dampak turunannya sulit diatasi apabila hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan kerja keras secara kolektif dari warga negara untuk mengatasi krisis akibat pandemi ini. "Pemerintah sudah melakukan segala daya untuk memulihkan keadaan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Tetapi, tanpa bantuan dan solidaritas dari warga negara mustahil hal ini bisa ditangani dengan cepat," kata Ma'ruf saat memberi sambutan dalam acara silaturahmi secara virtual bersama Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, Sabtu, 23 Mei 2021. Ma'ruf menyebut bangsa Indonesia memiliki dua modal penting untuk segera keluar dari kesulitan ini. Pertama, modal spiritual, yakni ujian ini harus dihadapi tidak hanya dengan usaha tetapi juga doa sehingga tidak akan melemahkan semangat. "Kedua, modal sosial, yaitu ikatan persaudaraan dan solidaritas akan menguatkan karena disangga secara berjamaah," kata dia. Ma'ruf berharap seluruh lapisan masyarakat, termasuk anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Brawijaya, mau memberikan kontribusinya dalam upaya pemulihan kondisi masyarakat saat ini. "Seluruh alumni Ikatan Keluarga Alumni Universitas Brawijaya saya harapkan dapat menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk bersama-sama menghadapi masalah ini, sekaligus berkontribusi memajukan kesejahteraan masyarakat. Saya percaya dengan kapasitas dan komitmen para alumni Universitas Brawijaya," ucap dia. Baca: Mutasi Korona Asal India Diduga Menyebar di DKI Sebelum Ditemukan Dia juga menekankan agenda keumatan yang paling penting saat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan untuk pemulihan kehidupan dengan dukungan empati dan solidaritas persaudaraan. "Penguasaan ilmu pengetahuan merupakan prasyarat kesiapan untuk menghadapi perubahan agar peradaban menjadi lebih baik. Sementara terciptanya kesejahteraan membuat kehidupan menjadi lebih berkualitas," kata dia. Menurutnya, salah satu ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembangunan ekonomi dan keuangan syariah. Namun, dia menegaskan program prioritas pemerintah ini tidak hanya untuk kepentingan umat muslim, tetapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. "Perlu dipahami bahwa ekonomi dan keuangan syariah ini bersifat inklusif, tidak hanya untuk pemeluk agama Islam saja, tetapi semua golongan dan kelompok masyarakat. Cita-cita dari seluruh upaya ini adalah mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi," tegas dia.