Suasana salah satu anjungan di TMII. Foto: Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli
Suasana salah satu anjungan di TMII. Foto: Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli

Dirut Bantah Tak Pernah Setorkan Pendapatan TMII kepada Negara

Nasional Pariwisata pariwisata indonesia aset negara TMII taman hiburan
Kautsar Widya Prabowo • 11 April 2021 16:41
Jakarta: Direktur Utama (Dirut) Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tanribali Lamo membantah pihaknya tidak pernah menyetorkan pendapatan kepada negara. Pasalnya, TMII selalu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
"Kalau TMII tidak melakukan setoran bagi hasil, kalau ada (akan) ditegur BPK," kata Tanribali dalam telekonferensi di akun YouTube CendanaTV, Minggu, 11 April 2021. 
 
Tanribali memerinci hasil audit BPK sejak 2018-2020 selama kepemimpinannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan negara pada TMII semester 1 2018, tidak terdapat kasus kerugian negara. Kondisi serupa juga terjadi hingga pemeriksaan keuangan pada semester II 2020. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pengelola TMII Disebut Tak Pernah Setor ke Kas Negara
 
"Sehingga tidak ada kasus kerugian negara yang harus ditindaklanjuti," jelas dia.
 
Selain itu, Tanribali menegaskan pengelola TMII selalu membayar pajak. TMII, kata dia, bahkan dicap sebagai salah satu penyetor pajak terbesar di Jakarta Timur. 
 
"Pajak terbesar pajak tontonan ini, pajak PTo. Tahun 2018 TMII membayar pajak sekitar Rp9,4 miliar, pada tahun 2019 TMII membayar pajak Rp9,7 miliar dalam setahun, pada tahun 2020 kita membayar pajak Rp2,6 miliar setahun," jelas dia.
 
Dia menerangkan pandemi covid-19 yang melanda Indonesia pada 2020 berdampak pada sektor pariwisata, tak terkecuali TMII. Hal ini menyebabkan pada 2020 ada penurunan pembayaran pajak.
 
"Kondisi covid-19 membuat penurunan pada aktivitas kegiatan di TMII sehingga program kerja kita lakukan perubahan hampir 60 persen kegiatan (yang ada dari) 2019 kita hilangkan," tutur dia.
 
Setelah hampir 44 tahun dipegang Yayasan Harapan Kita, TMII kini dikelola pemerintah. Pengambilalihan ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. 
 
Aturan itu terbit merujuk rekomendasi BPK dan pemangku kepentingan terkait. Pengelola TMII disebut tidak pernah menyetorkan pemasukan ke kas negara. 
 
Pengambilalihan TMII dari yayasan yang didirikan istri Presiden ke-2 Soeharto, Tien Soeharto, itu bertujuan mengoptimalkan aset negara. Pemerintah ingin TMMI bisa ikut berkontribusi kepada keuangan negara.
 
"Yang penting lainnya, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat segala kalangan," ucap Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Kamis, 8 April 2021.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif