Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Kritik disampaikan karena provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil itu belum juga membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Kritikan disampaikan Ma'ruf dalam sarasehan dengan seluruh pelaku ekonomi syariah di Surabaya, di Hotel Sheraton, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 30 Agutus 2023.
"Yang telat (bentuk KDEKS) Jawa Barat, sibuk soalnya mau jadi calon presiden calon wakil presiden (cawapres)," ujar Wapres Ma'ruf.
Kelakar Ma'ruf tersebut disambut tawa dan tepuk tangan peserta. Ma'ruf menjelaskan saat ini sudah ada 22 KDEKS yang telah terbentuk.
"Sumatra sudah semua, dari Aceh sampai Lampung sudah, Kalimantan, Sumatra Selatan sudah, Bangka Belitung, Palembang, sudah, hampir semua di daerah Sumatra itu sudah dibentuk KDEKS," ungkap dia.
Wapres menjelaskan dibentuknya KDEKS sebagai perpanjangan tangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dia mendorong KDEKS segera melakukan upaya pengembangan potensi ekonomi syariah di daerah-daerah.
"Ini suatu mesin penggeraknya kita bangun dari pusat hingga ke daerah, tinggal nanti jangan sampai mesinnya tidak hidup," terang Ketua Harian KNEKS.
Jakarta: Wakil Presiden
Ma'ruf Amin mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Kritik disampaikan karena provinsi yang dipimpin
Ridwan Kamil itu belum juga membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Kritikan disampaikan Ma'ruf dalam sarasehan dengan seluruh pelaku
ekonomi syariah di Surabaya, di Hotel Sheraton, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 30 Agutus 2023.
"Yang telat (bentuk KDEKS) Jawa Barat, sibuk soalnya mau jadi calon presiden calon wakil presiden (cawapres)," ujar
Wapres Ma'ruf.
Kelakar Ma'ruf tersebut disambut tawa dan tepuk tangan peserta. Ma'ruf menjelaskan saat ini sudah ada 22 KDEKS yang telah terbentuk.
"Sumatra sudah semua, dari Aceh sampai Lampung sudah, Kalimantan, Sumatra Selatan sudah, Bangka Belitung, Palembang, sudah, hampir semua di daerah Sumatra itu sudah dibentuk KDEKS," ungkap dia.
Wapres menjelaskan dibentuknya KDEKS sebagai perpanjangan tangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dia mendorong KDEKS segera melakukan upaya pengembangan potensi ekonomi syariah di daerah-daerah.
"Ini suatu mesin penggeraknya kita bangun dari pusat hingga ke daerah, tinggal nanti jangan sampai mesinnya tidak hidup," terang Ketua Harian KNEKS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)