Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Kehadiran Multi Organisasi Profesi Dokter Dinilai Membahayakan

Juven Martua Sitompul • 17 Mei 2022 19:10
Jakarta: Pemerintah diminta berani mengambil sikap tegas dalam merespons pendirian organisasi saingan profesi dokter selain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yakni Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI). Apalagi, World Medical Organisasi yang beranggotakan 115 negara sejauh ini masing-masing hanya punya satu anggota organisasi profesi.
 
"Kami mendorong agar muruah profesi bisa dikembalikan. Organisasi profesi dokter dalam fungsi certifying bodies dan professional bodies memang harus monopoli satu organisasi, yaitu IDI. Bahaya sekali bila ada banyak organisasi profesi yang membuat pedoman penatalaksanaan penyakit," kata Executive Council World Federation for Medical Education Titi Savitri Prihatiningsih dalam sebuah webinar, Selasa, 17 Mei 2022.
 
Menurut Titi, profesi dokter sejatinya erat dengan regulasi. Baik profesinya itu sendiri maupun praktik kedokteran dan pendidikannya karena egulasinya dilandasi nilai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dokter punya otonomi untuk mengambil keputusan. Meskipun mempunyai otonomi namun bukan berarti bebas tak terbatas namun dibatasi oleh aturan profesi, etik, norma profesi dan aturan hukum yang tersedia. Harus punya kemampuan self regulasi," kata dia.
 
Titi menegaskan regulasi merupakan hal penting. Sebab, profesi dokter punya otonomi.
 
"Jika tidak ada regulasi maka terjadi abuse," kata dia.
 
Baca: Organisasi Profesi Kedokteran Disebut Harus Tunggal
 
Titi menegaskan posisi IDI memang harus dibuat secara monopoli dan tidak bisa diserahkan begitu saja ke pasar. Meskipun selama ini mereka menggunakan pola profesional public partnership.
 
Titi mengatakan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri dari IDI, MKKI, AIPKI, KDI, Pemerintah, Wakil Masyarakat telah diatur dalam UU Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat tata kelola organisasi profesi agar rasa percaya stakeholder meningkat.
 
"Kemudian, mengembalikan ke model regulasi profession-public partnership. Ini kompromi di Indonesia sebagai jalan tengah, yaitu partnership antara pemerintah dan organisasi profesi," kata dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif