Ilustrasi. FOTO: MI/Bary Fathahilah
Ilustrasi. FOTO: MI/Bary Fathahilah

BBM Melonjak, Subsidi Tetap Diberikan

Lukman Diah Sari • 04 April 2022 20:17
Jakarta: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengajak masyarakat untuk ikut beradaptasi seiring melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM). Budi menerangkan kenaikan harga Pertamax tidak dilepas ke harga keekonomiannya sekitar Rp16 ribu, juga tidak disamakan dengan harga di negara tetangga yang berkisar Rp20 ribu-Rp30 ribu.
 
Harga Pertamax naik ke kisaran harga Rp12.500 yang dinilai masih relatif terjangkau bagi para pemilik mobil mewah. Sementara BBM jenis Pertalite tetap disubsidi pemerintah, karena untuk masyarakat kelas bawah.
 
"Solusi paling substantif bagi masyarakat untuk menghadapi kondisi ekonomi yang mengarah ke stagflasi ini adalah bersiap dan mengadaptasikan pengelolaan hidup sehari-hari dengan kebutuhan riil masing-masing," kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin, 4 April 2022. 

Budi mengatakan adaptasi itu bukan cuma baik untuk individu masyarakat, tapi juga Tanah Air. Karena, membudayakan kembali nilai kearifan yang mulai terkikis akibat budaya konsumerisme modern. 
 
"Dalam proses pengambilan keputusan adaptasi ini, pemerintah sangat memperhatikan nasib masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu BBM yang naik adalah Pertamax, jenis yang selama ini dikonsumsi kalangan menengah atas," ungkap Budi.
 
Baca: Stok Masih Aman, Pertamina Salurkan Pertalite Sesuai Kebutuhan
 
Dia mengaku adaptasi adalah pilihan terbaik saat ini. Dia menyebut bila tertus memaksa harga murah bisa berisiko menguras Pertamina hingga mudah untuk ditumpangi kelompok kepentingan. 
 
Namun Budi mengaku kenaikan ini akan tetap berdampak tak langsung pada biaya hidup masyarakat. Terutama karena terakumulasi dengan kenaikan komoditas lain.
 
Baca: Penyesuaian Harga BBM untuk Jamin Pasokan
 
"Salah satu kunci stabilitas harga di pasar adalah Pemerintah akan berusaha keras memastikan suplai memadai," ujar Budi. 
 
Masyarakat diimbau untuk mengonsumsi jenis BBM sesuai peruntukan. Dia berharap warga kalangan mampu untuk tidak beralih ke BBM subsidi, karena diperuntukan sebagai jaring pengaman sosial melalui penetapan harga.
 
"Pemerintah akan terus bekerja keras menjamin ketersediaan, membuat perencanaan BBM yang lebih baik, real time, dan berbasis data, serta membuat rambu-rambu agar kalangan mampu tidak berpindah mengonsumsi BBM subsidi," tutur Budi.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan