Jakarta: Kelompok buruh menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digadang pemerintah. Para pekerja khawatir uangnya dijadikan ladang korupsi.
“BP Tapera itu kan pemerintah, sama nanti akan terjadi yang ketiga saya bilang korupsi,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Batalkan Tambahan Penderitaan Rakyat’ pada Minggu, 2 Juni 2024.
Said menjelaskan pemerintah tidak memberikan andil dalam iuran Tapera. Sebab, pembayarnya hanya pekerja dan perusahaan.
Jika dikorupsi, pemerintah tidak akan mendapatkan kerugian. Banyak kasus rasuah terkait pengelolaan dana hari tua menjadi contoh.
“ASABRI, Taspen, Jiwasraya, itu korupsinya kan gila-gilaan kan,” ujar Said.
Program itu juga ditolak karena pemerintah tidak bisa menjamin pekerja memiliki rumah. Padahal, konstitusi memerintahkan negara mengadakan hunian yang bisa dijangkau oleh masyarakat.
“Oleh karena itu bukan hanya masalah pengelolaan, bukan masalah iuran, yang paling terpenting adalah pemerintah bertanggung jawab menyediakan rumah yang layak, sehat, dan harga terjangkau,” tutur Said.
Jakarta: Kelompok buruh menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (
Tapera) yang digadang pemerintah. Para pekerja khawatir uangnya dijadikan ladang korupsi.
“BP Tapera itu kan pemerintah, sama nanti akan terjadi yang ketiga saya bilang korupsi,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam acara
Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Batalkan Tambahan Penderitaan Rakyat’ pada Minggu, 2 Juni 2024.
Said menjelaskan pemerintah tidak memberikan andil dalam iuran Tapera. Sebab, pembayarnya hanya
pekerja dan perusahaan.
Jika dikorupsi, pemerintah tidak akan mendapatkan kerugian. Banyak kasus rasuah terkait pengelolaan dana hari tua menjadi contoh.
“ASABRI, Taspen, Jiwasraya, itu korupsinya kan gila-gilaan kan,” ujar Said.
Program itu juga ditolak karena pemerintah tidak bisa menjamin pekerja memiliki rumah. Padahal, konstitusi memerintahkan negara mengadakan hunian yang bisa dijangkau oleh masyarakat.
“Oleh karena itu bukan hanya masalah pengelolaan, bukan masalah iuran, yang paling terpenting adalah pemerintah bertanggung jawab menyediakan rumah yang layak, sehat, dan harga terjangkau,” tutur Said.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
