Jakarta: Pemerintah didorong membuat rencana strategis penanganan covid-19 pada masa akan datang. Usulan tersebut sejalan dengan apa yang sudah dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organizatio (WHO).
"Jadi kalau Peraturan Presiden (Perpres) kita di Agustus 2023 maka akan baik kalau diterbitkan pula dokumen strategi penanganan covid-19 Indonesia periode 2023 sampai 2025 jika mau mengikuti pola WHO," kata Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga saat dikutip dari Media Indonesia, Senin, 7 Agustus 2023.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) itu menyampaikan WHO telah menertbitkan dokumen Global Strategic Preparedness, Readiness and Response Plan (SPRP) for the period 2023-2025. Dokumen berjudul From Emergency Response to Long-term Covid-19 Disease Management: Sustaining Gains Made During the Covid-19 Pandemic itu dikeluarkan setelah WHO menyatakan covid-19 bukan lagi masalah kesehatan masyarakat global.
Tjandra menjelaskan aturan pengakhiran masa pandemi juga dilakukan di banyak negara. Hal itu dilakukan menyikapi situasi covid-19 sudah terkendali.
Pemerintah juga sudah menerbitkan Perpres Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Covid-19. Penerbitan aturan itu dinilai sudah tepat karena pandemi covid-19 di Indonesia sudah jauh lebih baik.
"Situasi covid-19 negara kita juga sudah terkendali, sama dan mengikuti dengan situasi dunia pada umumnya. Karena itu tentu tepat kalau diterbitkan PerpresNomor 48 Tahun 2023," ungkap dia.
Pasal 2 Perpres Nomor 48 Tahun 2023 disebutkan pelaksanaan penanganan covid-19 di masa endemi bersifat lintas kementerian, lembaga, dan atau pemerintah daerah yang berpedoman pada standar operasional prosedur penanganan Corona Virus Disease 2019. Hal itu bercermin pada penanganan pandemi lalu bahwa semua sektor terlibat dalam penanganan wabah covid-19.
"Pada dasarnya kita tahu dan menyadari bahwa pada umumnya masalah kesehatan memang memerlukan peran lintas sektor, tidak bisa hanya ditangani oleh sektor kesehatan semata, bukan hanya covid-19 dan bukan hanya penyakit menular," ungkapnya.
Dia mengusulkan kolaborasi semua sektro tetap harus ditingkatkan. Meski covid-19 sudah masuk masa endemi. (MI/M. Iqbal Al Machmudi)
Jakarta: Pemerintah didorong membuat rencana strategis
penanganan covid-19 pada masa akan datang. Usulan tersebut sejalan dengan apa yang sudah dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organizatio (WHO).
"Jadi kalau Peraturan Presiden (Perpres) kita di Agustus 2023 maka akan baik kalau diterbitkan pula dokumen strategi penanganan covid-19 Indonesia periode 2023 sampai 2025 jika mau mengikuti pola
WHO," kata Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga saat dikutip dari
Media Indonesia, Senin, 7 Agustus 2023.
Guru Besar Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia (UI) itu menyampaikan WHO telah menertbitkan dokumen Global Strategic Preparedness, Readiness and Response Plan (SPRP) for the period 2023-2025. Dokumen berjudul From Emergency Response to Long-term Covid-19 Disease Management: Sustaining Gains Made During the Covid-19 Pandemic itu dikeluarkan setelah WHO menyatakan covid-19 bukan lagi masalah kesehatan masyarakat global.
Tjandra menjelaskan aturan pengakhiran masa pandemi juga dilakukan di banyak negara. Hal itu dilakukan menyikapi situasi
covid-19 sudah terkendali.
Pemerintah juga sudah menerbitkan Perpres Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Covid-19. Penerbitan aturan itu dinilai sudah tepat karena
pandemi covid-19 di Indonesia sudah jauh lebih baik.
"Situasi covid-19 negara kita juga sudah terkendali, sama dan mengikuti dengan situasi dunia pada umumnya. Karena itu tentu tepat kalau diterbitkan PerpresNomor 48 Tahun 2023," ungkap dia.
Pasal 2 Perpres Nomor 48 Tahun 2023 disebutkan pelaksanaan penanganan covid-19 di masa endemi bersifat lintas kementerian, lembaga, dan atau pemerintah daerah yang berpedoman pada standar operasional prosedur penanganan Corona Virus Disease 2019. Hal itu bercermin pada penanganan pandemi lalu bahwa semua sektor terlibat dalam penanganan wabah covid-19.
"Pada dasarnya kita tahu dan menyadari bahwa pada umumnya masalah kesehatan memang memerlukan peran lintas sektor, tidak bisa hanya ditangani oleh sektor kesehatan semata, bukan hanya covid-19 dan bukan hanya penyakit menular," ungkapnya.
Dia mengusulkan kolaborasi semua sektro tetap harus ditingkatkan. Meski covid-19 sudah masuk masa endemi.
(MI/M. Iqbal Al Machmudi) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
