Jakarta: Antrean panjang ibadah haji di Indonesia terus menjadi tantangan setiap tahun. Untuk mencari solusi, pemerintah tengah mengkaji skema baru yang disebut “war ticket”, yakni sistem pendaftaran berbasis kecepatan seperti pembelian tiket terbatas.
Dalam konsep awal yang diwacanakan, mekanisme antrean panjang berpotensi digantikan dengan sistem di mana calon jemaah bisa langsung mendaftar dan membayar saat kuota dibuka.
"Kita sedang berpikir bagaimana supaya (ibadah haji) enggak antre itu kayak model war ticket," ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, dikutip pada Jumat, 10 April 2026.
Apa itu skema war ticket haji?
Skema “war ticket” merujuk pada sistem perebutan kuota secara langsung. Dalam praktiknya, pemerintah akan mengumumkan biaya dan jadwal pendaftaran, kemudian calon jemaah yang siap secara finansial dapat langsung mengamankan kursi keberangkatan.
Model ini diharapkan bisa memangkas waktu tunggu yang selama ini bisa mencapai puluhan tahun di Indonesia.
“Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil.
Antrean panjang jadi masalah utama
Ia menjelaskan antrean panjang haji di Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan keuangan haji yang membuat jumlah pendaftar terus meningkat, sementara kuota terbatas.
Sebagai perbandingan, Dahnil menyebut sejumlah negara memiliki pola berbeda dalam pengelolaan haji. Di Malaysia, antrean panjang terjadi melalui sistem tabung haji, sementara di beberapa negara lain seperti India, kata dia, skema antrean tidak sepanjang di Indonesia.
Skema baru memungkinkan penerapan yang lebih fleksibel, yakni menyerupai sistem pembelian tiket langsung/perebutan tiket sesuai kuota yang diberikan Arab Saudi.
“Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat,” kata Dahnil.
Perlindungan jemaah lama tetap jadi prioritas
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan bagi jamaah yang telah lebih dahulu masuk dalam daftar tunggu.
“Kita sedang memikirkan pola itu. Namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantre. Kan, ada yang ngantre sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka?” kata Dahnil.
Jakarta: Antrean panjang ibadah
haji di Indonesia terus menjadi tantangan setiap tahun. Untuk mencari solusi, pemerintah tengah mengkaji skema baru yang disebut “war ticket”, yakni sistem pendaftaran berbasis kecepatan seperti pembelian tiket terbatas.
Dalam konsep awal yang diwacanakan, mekanisme antrean panjang berpotensi digantikan dengan sistem di mana calon jemaah bisa langsung mendaftar dan membayar saat kuota dibuka.
"Kita sedang berpikir bagaimana supaya (ibadah haji) enggak antre itu kayak model war ticket," ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, dikutip pada Jumat, 10 April 2026.
Apa itu skema war ticket haji?
Skema “war ticket” merujuk pada sistem perebutan kuota secara langsung. Dalam praktiknya, pemerintah akan mengumumkan biaya dan jadwal pendaftaran, kemudian calon jemaah yang siap secara finansial dapat langsung mengamankan kursi keberangkatan.
Model ini diharapkan bisa memangkas waktu tunggu yang selama ini bisa mencapai puluhan tahun di Indonesia.
“Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil.
Antrean panjang jadi masalah utama
Ia menjelaskan antrean panjang haji di Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan keuangan haji yang membuat jumlah pendaftar terus meningkat, sementara kuota terbatas.
Sebagai perbandingan, Dahnil menyebut sejumlah negara memiliki pola berbeda dalam pengelolaan haji. Di Malaysia, antrean panjang terjadi melalui sistem tabung haji, sementara di beberapa negara lain seperti India, kata dia, skema antrean tidak sepanjang di Indonesia.
Skema baru memungkinkan penerapan yang lebih fleksibel, yakni menyerupai sistem pembelian tiket langsung/perebutan tiket sesuai kuota yang diberikan Arab Saudi.
“Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat,” kata Dahnil.
Perlindungan jemaah lama tetap jadi prioritas
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan bagi jamaah yang telah lebih dahulu masuk dalam daftar tunggu.
“Kita sedang memikirkan pola itu. Namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantre. Kan, ada yang ngantre sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka?” kata Dahnil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ANN)
