Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Belanda mempertajam kerja sama di bidang lingkungan hidup. Kerja sama dititikberatkan pada pengurangan sampah plastik. Pembahasan kerja sama ini dilakukan di sela-sela pertemuan menteri-menteri lingkungan hidup anggota G-20 yang diselenggarakan di Karuizawa, Jepang, 15-16 Juni 2019.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar bertemu State Secretary for Infrastructure and Water Management Belanda, Stientjevan Veldhovenfor. Kedua negara secara umum setuju memantapkan kerja sama lingkungan hidup.
Dalam pertemuan itu, Siti mengatakan Belanda sangat menentang ekspor plastik bekas. Belanda juga mendesak Uni Eropa mengambil sikap yang sama.
"Tolong beritahu kami kalau ada sampah plastik Eropa yang sampai ke Indonesia,” kata Veldhovenfor, seperti yang dituturkan Siti, Senin, 17 Juni 2019.
Menurutnya, Belanda setuju persoalan pengelolaan sampah plastik merupakan isu penting untuk dikerjasamakan. "Kami berharap Belanda bisa membantu antara lain dalam monitoring, survei, dan pemetaan (sampah plastik)," kata Siti.
Siti yang juga ketua Delegasi Indonesia bidang Lingkungan pada pertemuan G-20 itu menegaskan keseriusan Indonesia dalam memerangi sampah plastik. Beberapa kebijakan yang sudah diberlakukan adalah larangan penggunaan kantong plastik di 19 kota/kabupaten.
Masyaraat dan sektor swasta juga telah banyak dilibatkan termasuk sejumlah perusahaan besar. Misalnya, inisiatif PRAISE, yang merupakan asosiasi enam perusahaan besar untuk mempromosikan kemasan daur ulang.
"Dalam hal ini Belanda telah mengembangkan PACE (Platform for Accelerating the Circular Economy)," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Veldhovenfor menyambut baik besarnya dukungan negara-negara G20 pada isu sampah laut dan circular economy.
Baca: Kasus 65 Kontainer Limbah Plastik Dibedah
Sebelumnya, pemerintah mencium indikasi impor sampah plastik ke beberapa daerah, seperti Gresik dan Surabaya, Jawa Timur, serta Batam, Kepulauan Riau. Impor sampah plastik ilegal ini sudah terjadi sejak 2015. Bahkan Indonesia sempat melakukan reekspor puluhan kontainer yang berisi sampah plastik.
Siti menegaskan pemerintah akan melakukan reekspor sampah plastik yang masuk secara ilegal. "Sampah yang masuk ke Indonesia, yang ada plastik itu, pasti tidak legal. Dan pada dasarnya ketentuannya ada. Oleh karena itu, kita akan melakukan reekspor," kata Siti, Senin, 10 Juni 2019.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 menunjukkan peningkatan impor sampah plastik Indonesia sebesar 141 persen (283.152 ton). Angka ini merupakan puncak tertinggi impor sampah plastik selama 10 tahun terakhir. Pada 2013 impor sampah plastik Indonesia sekitar 124.433 ton. Peningkatan impor sampah plastik tidak dibarengi dengan angka ekspor, malah pada 2018 angka ekspor menurun 48 persen (98.450 ton).
Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Belanda mempertajam kerja sama di bidang lingkungan hidup. Kerja sama dititikberatkan pada pengurangan sampah plastik. Pembahasan kerja sama ini dilakukan di sela-sela pertemuan menteri-menteri lingkungan hidup anggota G-20 yang diselenggarakan di Karuizawa, Jepang, 15-16 Juni 2019.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar bertemu State Secretary for Infrastructure and Water Management Belanda, Stientjevan Veldhovenfor. Kedua negara secara umum setuju memantapkan kerja sama lingkungan hidup.
Dalam pertemuan itu, Siti mengatakan Belanda sangat menentang ekspor plastik bekas. Belanda juga mendesak Uni Eropa mengambil sikap yang sama.
"Tolong beritahu kami kalau ada sampah plastik Eropa yang sampai ke Indonesia,” kata Veldhovenfor, seperti yang dituturkan Siti, Senin, 17 Juni 2019.
Menurutnya, Belanda setuju persoalan pengelolaan sampah plastik merupakan isu penting untuk dikerjasamakan. "Kami berharap Belanda bisa membantu antara lain dalam monitoring, survei, dan pemetaan (sampah plastik)," kata Siti.
Siti yang juga ketua Delegasi Indonesia bidang Lingkungan pada pertemuan G-20 itu menegaskan keseriusan Indonesia dalam memerangi sampah plastik. Beberapa kebijakan yang sudah diberlakukan adalah larangan penggunaan kantong plastik di 19 kota/kabupaten.
Masyaraat dan sektor swasta juga telah banyak dilibatkan termasuk sejumlah perusahaan besar. Misalnya, inisiatif PRAISE, yang merupakan asosiasi enam perusahaan besar untuk mempromosikan kemasan daur ulang.
"Dalam hal ini Belanda telah mengembangkan PACE (Platform for Accelerating the Circular Economy)," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Veldhovenfor menyambut baik besarnya dukungan negara-negara G20 pada isu sampah laut dan
circular economy.
Baca: Kasus 65 Kontainer Limbah Plastik Dibedah
Sebelumnya, pemerintah mencium indikasi impor sampah plastik ke beberapa daerah, seperti Gresik dan Surabaya, Jawa Timur, serta Batam, Kepulauan Riau. Impor sampah plastik ilegal ini sudah terjadi sejak 2015. Bahkan Indonesia sempat melakukan reekspor puluhan kontainer yang berisi sampah plastik.
Siti menegaskan pemerintah akan melakukan reekspor sampah plastik yang masuk secara ilegal. "Sampah yang masuk ke Indonesia, yang ada plastik itu, pasti tidak legal. Dan pada dasarnya ketentuannya ada. Oleh karena itu, kita akan melakukan reekspor," kata Siti, Senin, 10 Juni 2019.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 menunjukkan peningkatan impor sampah plastik Indonesia sebesar 141 persen (283.152 ton). Angka ini merupakan puncak tertinggi impor sampah plastik selama 10 tahun terakhir. Pada 2013 impor sampah plastik Indonesia sekitar 124.433 ton. Peningkatan impor sampah plastik tidak dibarengi dengan angka ekspor, malah pada 2018 angka ekspor menurun 48 persen (98.450 ton).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
