Ilustrasi: Warga melintasi tumpukan sampah plastik yang terbawa oleh banjir rob kampung nelayan Muara Angke, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.
Ilustrasi: Warga melintasi tumpukan sampah plastik yang terbawa oleh banjir rob kampung nelayan Muara Angke, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.

Kasus 65 Kontainer Limbah Plastik Dibedah

Nasional sampah
Antara • 17 Juni 2019 08:00
Jakarta: Investigasi terhadap 65 kontainer yang diduga mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh tim gabungan dari Kementerian Bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam berlanjut. Investigasi terhadap kontainer milik empat perusahaan yang datang secara bertahap sejak awal Mei 2019 tersebut dilakukan tim gabungan di Pelabuhan Bongkar Muat, Batu Ampar, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
 
“Kalau (65 kontainer yang ada di) Batam baru akan di investigasi minggu ini. Saya belum bisa kasih penjelasan,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati dihubungi di Jakarta, Minggu, 17 Juni 2019.
 
KLHK, menurut Vivien, menyiapkan sejumlah langkah jangka pendek dan panjang untuk mengatasi persoalan masuknya sampah atau limbah B3 secara ilegal melalui jalur impor ini. Untuk jangka pendek, pemerintah melakukan reekspor material impor termasuk kertas dan plastik yang mengandung sampah. KLHK akan melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan jumlah sampah dalam impor kertas bekas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selanjutnya, KLHK akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tentang kebutuhan impor kertas bekas untuk material. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan koordinasi pengawasan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan.
 
Untuk langkah jangka panjang, Vivien mengatakan KLHK mengusulkan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Frasa lain-lain, kata dia, perlu diperjelas. Hal ini termasuk mengusulkan pergeseran kertas dari jalur hijau menjadi jalur merah Bea Cukai apabila ternyata jumlah sampah yang masuk melalui jalur impor sangat besar.
 
Baca: Malaysia akan Kembalikan 3.000 Ton Limbah Plastik ke Inggris
 
Ia juga mengatakan akan menghitung atau mengkaji sampah ikutan dari impor kertas, menyusun prosedur perhitungan sampah ikutan dalam kertas impor, dan menyampaikannya kepada seluruh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, mekanisme penegakan hukum bagi penanggung jawab yang terbukti mengimpor sampah akan dibangun.
 
Dia menegaskan, jika terbukti mengimpor sampah atau limbah B3, pelaku dapat dijerat dengan Undang-undang (UU) 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Mereka terancam pidana sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan hukuman paling sedikit tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan denda antara Rp100 juta sampai dengan Rp5 miliar.
 
Pelaku juga melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah. Pelaku dianggap melanggar Pasal 98, Pasal 104, sehingga bisa diancam dengan Pasal 105 dan Pasal 107. Pelaku juga melanggar Konvensi Basel yang telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 47 Tahun 2005 dan melanggar Permendag Nomor 31/M-Dag/per/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-B3.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif