Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi ulang pascakejadian luar biasa (KLB) penyakit difteri secara mandiri. Hal itu penting untuk mencegah wabah difteri tidak semakin meluas.
"Semestinya yang belum terkena wabah difteri belum bersemangat melaksanakan pencegahan. Jangan menunggu sakit baru bergerak," ujar Sekretaris Jenderal Kemenkes, Untung Suseno dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 26 Desember 2017.
Kemenkes, kata Untung, telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga agar imunisasi ulang di daerah-daerah berjalan lancar.
"Mungkin ada yang bertanya, ORI kok cuma di tiga daerah? Tidak, hampir semua pemda sudah diminta bergerak. Kita meminta kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, TNI, dan Polri untuk membantu mendorong upaya ini secara bersama-sama," imbuhnya.
Terkait dengan perkembangan cakupan ORI di tiga provinsi, Untung mengatakan hasilnya berbeda antardaerah. Diperkirakan, proses sudah mencapai 65% dari target 95%.
Obat memadai
Vaksin untuk imunisasi difteri diberikan berbeda-beda, yaitu vaksin DTP-HB-Hib (difteri tetanus pertusis-hepatitis B-haemophylus influenza type B) untuk anak usia 1-5 tahun, DT (difteri tetanus) untuk anak usia 5-7 tahun, dan TD (tetanus difteri) untuk anak usia 7-19 tahun.
Baca: Beda Difteri, Amandel, dan Radang Tenggorokan
Untuk vaksin difteri, Kemenkes memastikan persediaannya cukup. Bio Farma juga terus menambah jumlah vaksin setiap bulan. Pemerintah meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) mengimpor lebih banyak ADS sehingga pada bulan ini, ditargetkan dapat tersedia 4.000 vial.
"Vaksin tersedia kita punya buffer (persediaan) yang digunakan untuk program imunisasi," ucapnya.
Sementara itu, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, penyebaran wabah difteri terdeteksi di 16 kecamatan. Pemda setempat telah mewajibkan seluruh puskesmas segera melakukan vaksinasi difteri secara massal.
"Dalam dua pekan terakhir, satu orang meninggal dunia dan lima pasien masih di rawat di RSU dr Slamet Garut akibat difteri," kata Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, kemarin.
Di Temanggung, Jawa Tengah, puskesmas-puskesmas diminta bersiap mengantisipasi difteri.
"Hingga saat ini memang belum dijumpai kasus difteri. Namun, kami tetap waspada, puskesmas-puskesmas agar segera merujuk ke rumah sakit," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Temanggung, Suparjo.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yNLQ3nyb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi ulang pascakejadian luar biasa (KLB) penyakit difteri secara mandiri. Hal itu penting untuk mencegah wabah difteri tidak semakin meluas.
"Semestinya yang belum terkena wabah difteri belum bersemangat melaksanakan pencegahan. Jangan menunggu sakit baru bergerak," ujar Sekretaris Jenderal Kemenkes, Untung Suseno dikutip dari
Media Indonesia, Selasa, 26 Desember 2017.
Kemenkes, kata Untung, telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga agar imunisasi ulang di daerah-daerah berjalan lancar.
"Mungkin ada yang bertanya, ORI kok cuma di tiga daerah? Tidak, hampir semua pemda sudah diminta bergerak. Kita meminta kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, TNI, dan Polri untuk membantu mendorong upaya ini secara bersama-sama," imbuhnya.
Terkait dengan perkembangan cakupan ORI di tiga provinsi, Untung mengatakan hasilnya berbeda antardaerah. Diperkirakan, proses sudah mencapai 65% dari target 95%.
Obat memadai
Vaksin untuk imunisasi difteri diberikan berbeda-beda, yaitu vaksin DTP-HB-Hib (difteri tetanus pertusis-hepatitis B-haemophylus influenza type B) untuk anak usia 1-5 tahun, DT (difteri tetanus) untuk anak usia 5-7 tahun, dan TD (tetanus difteri) untuk anak usia 7-19 tahun.
Baca: Beda Difteri, Amandel, dan Radang Tenggorokan
Untuk vaksin difteri, Kemenkes memastikan persediaannya cukup. Bio Farma juga terus menambah jumlah vaksin setiap bulan. Pemerintah meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) mengimpor lebih banyak ADS sehingga pada bulan ini, ditargetkan dapat tersedia 4.000 vial.
"Vaksin tersedia kita punya buffer (persediaan) yang digunakan untuk program imunisasi," ucapnya.
Sementara itu, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, penyebaran wabah difteri terdeteksi di 16 kecamatan. Pemda setempat telah mewajibkan seluruh puskesmas segera melakukan vaksinasi difteri secara massal.
"Dalam dua pekan terakhir, satu orang meninggal dunia dan lima pasien masih di rawat di RSU dr Slamet Garut akibat difteri," kata Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, kemarin.
Di Temanggung, Jawa Tengah, puskesmas-puskesmas diminta bersiap mengantisipasi difteri.
"Hingga saat ini memang belum dijumpai kasus difteri. Namun, kami tetap waspada, puskesmas-puskesmas agar segera merujuk ke rumah sakit," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Temanggung, Suparjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
