Jakarta: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mendorong pemanfaatan data dan informasi hasil Pendataan Keluarga (PK-22) untuk menurunkan stunting. Pemanfaatan data dinilai bisa dipakai juga dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem.
"Akhir Tahun 2022 BKKBN telah menyelesaikan pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK), ini sesuai amanat peraturan perundangan bahwa tiap tahun data harus dimutakhirkan," kata Hasto, dilansir dari Media Indonesia, Rabu, 12 April 2023.
Dia juga meminta agar kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Hasto menyampaikan bahwa pendataan keluarga saat ini telah memiliki status peringkat kesejahteraan.
Sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menyebutkan bahwa hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk kebijakan dalam intervensi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) termasuk penurunan stunting.
"Kami berharap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) maupun Satgas Stunting pusat, provinsi, kabupaten dan kota agar menggunakan data keluarga berisiko stunting sebagai data konvergensi sasaran intervensi, peta kerja pendampingan keluarga bagi Tim Pendamping Keluarga," ujar Hasto.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andie Megantara menjelaskan ketersediaan data yang kredibel sangat penting untuk memadukan lokus dan sasaran kebijakan.
Data tersebut adalah data makro yang disiapkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan data mikro untuk menentukan target intervensi baik individu maupun keluarga. Data mikro berasal dari Data Administrasi Kependudukan (Kemendagri), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kemensos) dan data hasil pendataan keluarga oleh BKKBN.
Menurut Andie, BKKBN memiliki informasi yang cukup lengkap dalam menyampaikan hasil pendataan keluarga. Data memuat by name by address, demografi, sosial, keterangan spasial, akses KB, serta informasi perkembangan penduduk dan keluarga lainnya. Selain itu, jumlah data BKKBN cukup besar telah mencapai 80 persen penduduk.
"Siapa yang menguasai data akan menguasai dunia, tidak cukup hanya memiliki data yang baik (valid), menguasai dan memahami penggunaan data merupakan kunci untuk kebijakan yang tepat dan akurat," ungkap Andie.
Pemutakhirkan Data Keluarga Indonesia oleh BKKBN dilakukan dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam BDKI melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancara dan atau mengobservasi kepala keluarga, yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mendorong pemanfaatan data dan informasi hasil Pendataan Keluarga (PK-22) untuk menurunkan
stunting. Pemanfaatan data dinilai bisa dipakai juga dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem.
"Akhir Tahun 2022 BKKBN telah menyelesaikan pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK), ini sesuai amanat peraturan perundangan bahwa tiap tahun data harus dimutakhirkan," kata Hasto, dilansir dari Media Indonesia, Rabu, 12 April 2023.
Dia juga meminta agar kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Hasto menyampaikan bahwa pendataan keluarga saat ini telah memiliki status peringkat kesejahteraan.
Sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menyebutkan bahwa hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk kebijakan dalam intervensi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) termasuk penurunan stunting.
"Kami berharap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) maupun Satgas Stunting pusat, provinsi, kabupaten dan kota agar menggunakan data keluarga berisiko stunting sebagai data konvergensi sasaran intervensi, peta kerja pendampingan keluarga bagi Tim Pendamping Keluarga," ujar Hasto.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andie Megantara menjelaskan ketersediaan data yang kredibel sangat penting untuk memadukan lokus dan sasaran kebijakan.
Data tersebut adalah data makro yang disiapkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan data mikro untuk menentukan target intervensi baik individu maupun keluarga. Data mikro berasal dari Data Administrasi Kependudukan (Kemendagri), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kemensos) dan data hasil pendataan keluarga oleh
BKKBN.
Menurut Andie, BKKBN memiliki informasi yang cukup lengkap dalam menyampaikan hasil pendataan keluarga. Data memuat
by name by address, demografi, sosial, keterangan spasial, akses KB, serta informasi perkembangan penduduk dan keluarga lainnya. Selain itu, jumlah data
BKKBN cukup besar telah mencapai 80 persen penduduk.
"Siapa yang menguasai data akan menguasai dunia, tidak cukup hanya memiliki data yang baik (valid), menguasai dan memahami penggunaan data merupakan kunci untuk kebijakan yang tepat dan akurat," ungkap Andie.
Pemutakhirkan Data Keluarga Indonesia oleh BKKBN dilakukan dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam BDKI melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancara dan atau mengobservasi kepala keluarga, yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
