Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap penyebab adanya sejumlah program pembangunan nasional yang tidak tercapai hingga 2024. Hal ini disebabkan tidak sinkronnya rencana pembanguan di daerah dengan pemerintah pusat.
"Berulang kali Pak Presiden (Joko Widodo) berikan contoh, minta dibangunkan pelabuhan misalnya, tapi jalannya tidak bida dibuat oleh daerah," ujar Suharso ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Juni 2023.
Selain itu, ia menyinggung adanya daerah yang hanya mengalokasikan dua hingga lima persen dari APBD-nya untuk penanganan stunting. Hal serupa juga terjadi pada penanganan kemiskinan ekstrem hingga program imunisasi dasar.
Oleh karena itu, Suharso menegaskan tidak semua program nasional menjadi tanggung jawab pemerinth pusat. Ia meminta pemerintah daerah ikut memaksimalkan perannya.
"Jadi bayangkan berapa kab kota yang kita intervensi sedemikian rupa," tegasnya.
Sebelumnya, Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah program pembangunan nasional saat ini belum mencapai target. Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Suharso mengatakan tidak tercapainya target-target dalam program pembangunan nasional, disebabkan daerah tidak sinkron dengan pusat.
Ia mengatakan daerah seharusnya menjadikan sasaran pembangunan nasional menjadi rujukan. RUU RPJP dibuat dengan harapan agar rencana pembangunan nasional bisa diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Tidak serta-merta yang disalahkan langsung presiden. Yang nggak enaknya dikasih ke presiden. Nggak bisa. Ini adalah visi-misi negara ada, diterjemahkan dalam perencanaan yang teknokratik dan akademis dalam dokumen politik dan itu jadi pegangan semua siapapun nanti. Calon presiden, wakil presiden bupati, gubernur wali kota akan pegang itu RPJP," kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, dilansir Media Indonesia, Selasa, 6 Juni 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap penyebab adanya sejumlah program
pembangunan nasional yang tidak tercapai hingga 2024. Hal ini disebabkan tidak sinkronnya rencana pembanguan di daerah dengan pemerintah pusat.
"Berulang kali Pak Presiden (Joko Widodo) berikan contoh, minta dibangunkan pelabuhan misalnya, tapi jalannya tidak bida dibuat oleh daerah," ujar Suharso ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Juni 2023.
Selain itu, ia menyinggung adanya daerah yang hanya mengalokasikan dua hingga lima persen dari APBD-nya untuk penanganan
stunting. Hal serupa juga terjadi pada penanganan kemiskinan ekstrem hingga program imunisasi dasar.
Oleh karena itu, Suharso menegaskan tidak semua program nasional menjadi tanggung jawab pemerinth pusat. Ia meminta pemerintah daerah ikut memaksimalkan perannya.
"Jadi bayangkan berapa kab kota yang kita intervensi sedemikian rupa," tegasnya.
Sebelumnya, Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah program pembangunan nasional saat ini belum mencapai target. Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Suharso mengatakan tidak tercapainya target-target dalam program pembangunan nasional, disebabkan daerah tidak sinkron dengan pusat.
Ia mengatakan daerah seharusnya menjadikan sasaran pembangunan nasional menjadi rujukan. RUU RPJP dibuat dengan harapan agar rencana pembangunan nasional bisa diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Tidak serta-merta yang disalahkan langsung presiden. Yang nggak enaknya dikasih ke presiden. Nggak bisa. Ini adalah visi-misi negara ada, diterjemahkan dalam perencanaan yang teknokratik dan akademis dalam dokumen politik dan itu jadi pegangan semua siapapun nanti. Calon presiden, wakil presiden bupati, gubernur wali kota akan pegang itu RPJP," kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, dilansir
Media Indonesia, Selasa, 6 Juni 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
