medcom.id, Jakarta: Komnas HAM membahas nasib ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan jemaah aliran Ahmadiyah dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Dua hal ini menjadi perhatian Komnas HAM dan Menkopolhukam.
"Itulah yang memang juga menjadi perhatian termasuk HTI, HTI yang menjadi perhatian serius tadi dan dibahas agak komprehensif," kata Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 8 Juni 2017.
Komnas merasa ada diskriminasi terhadap Ahmadiyah atas pelarangan kegiatan ibadah. Sementara itu, pemerintah tengah berupaya membubarkan HTI yang dianggap anti-Pancasila.
Hafid pun menjelaskan, perlu pertemuan lebih lanjut untuk mendiskusikan Ahmadiyah dan HTI. Saat ini, Komnas fokus ada dugaan kriminalisasi terhadap pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, para ulama, dan aktivis 212.
Baca: Presiden Diminta Turun Tangan Setop Kegaduhan Berlarut
Dia menjelaskan, persoalan kriminalisasi ulama ini perlu diutamakan sebagai dampak dari pilkada DKI 2017 yang baru selesai digelar. Polarisasi agama pada pilkada DKI menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial.
"Jadi ini memang persoalannya berkisar pada pascapilkada di DKI, tapi kan memang terjadi polarisasi, Islam kan dianggap didiskriminasi, diresahkan," jelas Hafid.
medcom.id, Jakarta: Komnas HAM membahas nasib ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan jemaah aliran Ahmadiyah dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Dua hal ini menjadi perhatian Komnas HAM dan Menkopolhukam.
"Itulah yang memang juga menjadi perhatian termasuk HTI, HTI yang menjadi perhatian serius tadi dan dibahas agak komprehensif," kata Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 8 Juni 2017.
Komnas merasa ada diskriminasi terhadap Ahmadiyah atas pelarangan kegiatan ibadah. Sementara itu, pemerintah tengah berupaya membubarkan HTI yang dianggap anti-Pancasila.
Hafid pun menjelaskan, perlu pertemuan lebih lanjut untuk mendiskusikan Ahmadiyah dan HTI. Saat ini, Komnas fokus ada dugaan kriminalisasi terhadap pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, para ulama, dan aktivis 212.
Baca: Presiden Diminta Turun Tangan Setop Kegaduhan Berlarut
Dia menjelaskan, persoalan kriminalisasi ulama ini perlu diutamakan sebagai dampak dari pilkada DKI 2017 yang baru selesai digelar. Polarisasi agama pada pilkada DKI menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial.
"Jadi ini memang persoalannya berkisar pada pascapilkada di DKI, tapi kan memang terjadi polarisasi, Islam kan dianggap didiskriminasi, diresahkan," jelas Hafid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
