medcom.id, Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendapatkan banyak laporan adanya jual beli jabatan di daerah pasca-penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini. Namun, KASN kerepotan membuktikan adanya jual beli jabatan tersebut.
Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki wewenang buat menyadap. Kewenangan itu memungkinkan KPK lebih gampang membuktikan adanya praktik penyimpangan dalam mutasi jabatan di pemerintahan daerah.
"Kami tidak punya instrumen seperti itu (penyadapan)," kata Ketua KASN Sofian Effendi di kantornya, Jalan M.T. Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (6/1/2017).
(Baca: Tarif per Jabatan di Klaten Diduga Mencapai Rp1 M)
Karena itulah, KASN bakal meningkatkan sinergi dengan KPK. Sinergi itu untuk menyelidiki dugaan adanya jual beli jabatan di pemerintahan daerah.
Sofian menyebut, pihaknya saat ini telah menerima laporan adanya 11 Kabupaten/Kota yang diindikasikan terjadi jual beli jabatan. Namun, ia tak merincikan daerah-daerah tersebut.
"11 kasus jual beli jabatan yang dilakukan kepada 11 kabupaten kota merupakan puncak gunung es," pungkas dia.
(Baca: Ada Indikasi Penyimpangan Pengisian Jabatan di Beberapa Daerah)
medcom.id, Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendapatkan banyak laporan adanya jual beli jabatan di daerah pasca-penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini. Namun, KASN kerepotan membuktikan adanya jual beli jabatan tersebut.
Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki wewenang buat menyadap. Kewenangan itu memungkinkan KPK lebih gampang membuktikan adanya praktik penyimpangan dalam mutasi jabatan di pemerintahan daerah.
"Kami tidak punya instrumen seperti itu (penyadapan)," kata Ketua KASN Sofian Effendi di kantornya, Jalan M.T. Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (6/1/2017).
(Baca: Tarif per Jabatan di Klaten Diduga Mencapai Rp1 M)
Karena itulah, KASN bakal meningkatkan sinergi dengan KPK. Sinergi itu untuk menyelidiki dugaan adanya jual beli jabatan di pemerintahan daerah.
Sofian menyebut, pihaknya saat ini telah menerima laporan adanya 11 Kabupaten/Kota yang diindikasikan terjadi jual beli jabatan. Namun, ia tak merincikan daerah-daerah tersebut.
"11 kasus jual beli jabatan yang dilakukan kepada 11 kabupaten kota merupakan puncak gunung es," pungkas dia.
(Baca: Ada Indikasi Penyimpangan Pengisian Jabatan di Beberapa Daerah) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
