Peretas Pusat Data Nasional Minta Tebusan Rp131 Miliar, Begini Respons Pemerintah

Jakarta: Sistem imigrasi bandara Soekarno-Hatta dan seluruh kantor imigrasi di Indonesia lumpuh karena gangguan pada server Pusat Data Nasional (PDN). Berdasarkan karakteristik gangguan, diduga kuat hal ini disebabkan serangan ransomware.  Ransomware adalah malware yang disebarkan oleh peretas (hacker) untuk menyerang sistem jaringan komputasi dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem keamanan. Malware tersebut akan bekerja dengan cara mengunci komputer beserta seluruh sistem dan data di dalamnya atau dengan kata lain mengenkripsi semua data yang ada sehingga menjadikannya tidak bisa diakses oleh siapapun, termasuk pemiliknya.  Peretas minta tebusan Rp131 miliar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan kalau peretas server PDN meminta uang tebusan sebesar USD 8 juta atau sekitar Rp131 miliar.  "Menurut tim USD8 juta (Rp131 miliar)," jelasnya. Menanggapi hal tersebut, Budi menegaskan kalau pemerintah tidak akan membayar tebusan tersebut. "Tidak akan (bayar)," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi, Senin, 24 Juni 2024.      Modus serangan Ransomware Modus serangan siber ransomware memang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Caranya data dan sistem yang dienkripsi akan dikembalikan apabila korban dalam hal ini lembaga negara ataupun pihak yang diserang bersedia memberikan tebusan sesuai nominal yang diminta. Jika permintaan tidak dipenuhi, maka peretas mengancam akan menghapus atau memusnahkan secara permanen sistem data yang telah dienkripsi tersebut.  Kominfo pastikan data di PDN tersimpan aman Budi menyebut saat ini pihaknya bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah berupaya melakukan pemulihan. Namun, ia tidak dapat memperkirakan kapan PDN bisa beroperasi secara normal.  "Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita lagi evaluasi BSSN lagi forensik," jelasnya. Selain itu, Budi mengklaim tidak ada data publik yang terdampak. Semua data dipastikan tersimpan dengan aman. "Kita harus jaga (data publik)," tandasnya. Akibat serangan ini, layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis seperti kantor Imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan terkendala.