Bali: Pemerintah mengambil langkah tegas untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri. Presiden Joko Widodo menginstruksikan keberpihakan yang secara sungguh-sungguh menggunakan belanja produk dalam negeri Indonesia.
“Apabila ada yang bermain-main dengan mengubah atau meng-kosmetik-kan produk-produk asing dengan diberi label atau cap produk-produk dalam negeri, maka akan diambil langkah-langkah yang tegas secara khusus kepada marketplace,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate dalam Konferensi Pers: Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022 di Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat, 25 Maret 2022.
Johnny mengingatkan pengelola platform digital untuk memperhatikan, memberikan peluang promosi, serta melakukan aksi nyata dan afirmatif untuk memberikan dukungan atas produk-produk dalam negeri.
“Kepada Pemerintah dan BUMN, Bapak Presiden Jokowi juga mengingatkan langkah afirmatif tidak di atas kertas saja. Namun, harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara konkret," ungkapnya.
Menurut Johnny, hal itu akan diawasi dari hari ke hari agar kementerian dan lembaga yang telah memberikan komitmen dapat secara sungguh-sungguh melaksanakan aksi bersama.
“Dan jika tidak, Presiden Joko Widodo mengingatkan bukan tidak mungkin untuk melakukan reshuffle,” ujarnya.
Baca: Datang ke Bali, Jokowi Ngamuk di Depan Sejumlah Menteri, Ada Apa?
Johnny menyatakan pemerintah daerah juga akan diawasi komitmennya dalam mengimplementasikan secara sungguh-sungguh dan serius meningkatkan produksi dalam negeri.
“Jika tidak, maka langkah-langkah fiskal akan diambil untuk memastikan pemerintah daerah patuh dan taat atas komitmennya, termasuk pengendalian atas dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU)," tegasnya.
Hal yang sama berlaku pula pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apabila direksi tidak mengambil langkah-langkah yang konkret dan memenuhi targetnya, maka akan dievaluasi oleh dewan komisioner, Menteri BUMN dan pemegang saham.
“Ini secara serius bukan untuk mengancam, tetapi mengingatkan bahwa komitmen ini secara hirarkis nasional harus dilakukan. Mulai dari Presiden sampai kepada layer yang terdepan, dunia usaha kita,” ujar Johnny.
Bali: Pemerintah mengambil langkah tegas untuk meningkatkan belanja
produk dalam negeri. Presiden
Joko Widodo menginstruksikan keberpihakan yang secara sungguh-sungguh menggunakan belanja produk dalam negeri Indonesia.
“Apabila ada yang bermain-main dengan mengubah atau meng-kosmetik-kan produk-produk asing dengan diberi label atau cap produk-produk dalam negeri, maka akan diambil langkah-langkah yang tegas secara khusus kepada
marketplace,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika,
Johnny G Plate dalam Konferensi Pers: Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022 di Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat, 25 Maret 2022.
Johnny mengingatkan pengelola platform digital untuk memperhatikan, memberikan peluang promosi, serta melakukan aksi nyata dan afirmatif untuk memberikan dukungan atas produk-produk dalam negeri.
“Kepada Pemerintah dan BUMN, Bapak Presiden Jokowi juga mengingatkan langkah afirmatif tidak di atas kertas saja. Namun, harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara konkret," ungkapnya.
Menurut Johnny, hal itu akan diawasi dari hari ke hari agar kementerian dan lembaga yang telah memberikan komitmen dapat secara sungguh-sungguh melaksanakan aksi bersama.
“Dan jika tidak, Presiden Joko Widodo mengingatkan bukan tidak mungkin untuk melakukan
reshuffle,” ujarnya.
Baca:
Datang ke Bali, Jokowi Ngamuk di Depan Sejumlah Menteri, Ada Apa?
Johnny menyatakan pemerintah daerah juga akan diawasi komitmennya dalam mengimplementasikan secara sungguh-sungguh dan serius meningkatkan produksi dalam negeri.
“Jika tidak, maka langkah-langkah fiskal akan diambil untuk memastikan pemerintah daerah patuh dan taat atas komitmennya, termasuk pengendalian atas dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU)," tegasnya.
Hal yang sama berlaku pula pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apabila direksi tidak mengambil langkah-langkah yang konkret dan memenuhi targetnya, maka akan dievaluasi oleh dewan komisioner, Menteri BUMN dan pemegang saham.
“Ini secara serius bukan untuk mengancam, tetapi mengingatkan bahwa komitmen ini secara hirarkis nasional harus dilakukan. Mulai dari Presiden sampai kepada layer yang terdepan, dunia usaha kita,” ujar Johnny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
