Jakarta: Badan Restorasi Gambut (BRG) bersama Kemitraan akan membangun model pengelolaan kawasan perdesaan di tiga wilayah di Indonesia. Model ini menyatukan antara tata kelola ekosistem gambut dan tata kelola desa melalui program Desa Peduli Gambut (DPG).
"Kami mencoba melembagakan ini di tiga wilayah di Kabupaten Pulau Pisau di Kalimantan Tengah, Kabupaten Siak di Riau, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan," kata Direktur Sustainable Development Governance Lembaga Kemitraan, Hasbi Berliani dalam festival BRG secara daring, Senin, 7 Desember 2020.
Menurut dia, pengembangan kawasan perdesaan ini akan dikaitkan dengan pengembangan sejumlah komoditas unggulan di masing-masing wilayah. Hasbi mengatakan ini menjadi salah satu pendekatan dalam rangka menjamin kepastian dan kelanjutan restorasi gambut.
"Karena melalui proses kawasan perdesaan ini, kemudian pemerintah kabupaten membuat regulasi di tingkat daerah yang bisa memastikan upaya-upaya restorasi gambut bisa dijalankan secara berkelanjutan," ujar dia.
Baca: Studi Banding Antardesa Diharap Mampu Percepat Pembangunan Desa
Hasbi memerinci Kabupaten Pulau Pisau akan dibuat menjadi kawasan perdesaan dengan klaster pembangunan kehutanan, hortikultura, peternakan, pertanian, perikanan, dan ekowisata. Sedangkan, Kabupaten Hulu Sungai Utara akan berfokus pada pembangunan pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan.
"Lalu, di Kabupaten Siak nantinya lebih membangun ekowisata sebagai bentuk dari kawasan perdesaan itu," ucap Hasbi.
Pengembangan wilayah-wilayah tersebut akan melibatkan langsung masyarakat dan pemerintah di desa. Didukung dengan kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak baik kementerian/lembaga, pemerintah provinsi maupun Kabupaten serta sejumlah organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan akademisi.
Jakarta: Badan Restorasi Gambut (BRG) bersama Kemitraan akan membangun model pengelolaan kawasan
perdesaan di tiga wilayah di Indonesia. Model ini menyatukan antara tata kelola ekosistem gambut dan tata kelola desa melalui program Desa Peduli Gambut (DPG).
"Kami mencoba melembagakan ini di tiga wilayah di Kabupaten Pulau Pisau di Kalimantan Tengah, Kabupaten Siak di Riau, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan," kata Direktur Sustainable Development Governance Lembaga Kemitraan, Hasbi Berliani dalam festival BRG secara daring, Senin, 7 Desember 2020.
Menurut dia, pengembangan kawasan perdesaan ini akan dikaitkan dengan pengembangan sejumlah komoditas unggulan di masing-masing wilayah. Hasbi mengatakan ini menjadi salah satu pendekatan dalam rangka menjamin kepastian dan kelanjutan restorasi gambut.
"Karena melalui proses kawasan perdesaan ini, kemudian pemerintah kabupaten membuat regulasi di tingkat daerah yang bisa memastikan upaya-upaya restorasi gambut bisa dijalankan secara berkelanjutan," ujar dia.
Baca:
Studi Banding Antardesa Diharap Mampu Percepat Pembangunan Desa
Hasbi memerinci Kabupaten Pulau Pisau akan dibuat menjadi kawasan perdesaan dengan klaster pembangunan kehutanan, hortikultura, peternakan, pertanian, perikanan, dan ekowisata. Sedangkan, Kabupaten Hulu Sungai Utara akan berfokus pada pembangunan pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan.
"Lalu, di Kabupaten Siak nantinya lebih membangun ekowisata sebagai bentuk dari kawasan perdesaan itu," ucap Hasbi.
Pengembangan wilayah-wilayah tersebut akan melibatkan langsung masyarakat dan pemerintah di desa. Didukung dengan kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak baik kementerian/lembaga, pemerintah provinsi maupun Kabupaten serta sejumlah organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan akademisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
