Menteri Kersehatan Terawan Agus Putranto saat rapat kerja bersama Komisi IX. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Kersehatan Terawan Agus Putranto saat rapat kerja bersama Komisi IX. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Subsidi 19 Juta Peserta Kelas III BPJS Butuh Rp3,9 Triliun

Nasional BPJS Kesehatan menkes
Atalya Puspa • 08 November 2019 10:03
Jakarta: Sebanyak 19,9 juta pesertaBukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) pada Kelas III Mandiri, akan menerima subsidi iuran BPJS dengan total anggaran Rp3,9 triliun. Hal itu diungkap MenteriKesehatan Terawan Agus Putranto saat merespons penolakan atas kenaikan iuranBPJS Kesehatan.
 
“Kami telah mengusulkan subsidi iuran JKN kepada Menko PMK sesuai arahan Mensesneg. Kami tinggal menindaklanjuti dari Menko PMK, Menteri Sosial, dan Menteri Keuangan,” kata Menkes Terawan di Kompleks Parlemen pada Rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis, 7 November 2019.
 
Dengan demikian, PBPU dan BP Kelas III Mandiri tetap membayar Rp25.500. Selisihnya Rp16.500 bersumber dari subsidi yang diusulkan Menkes kepada Menko PMK jika disetujui.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Harapan saya usulan ini segera ditanggapi, tetap akan saya kejar. Saya akan kerja keras. Itu komitmen kami,” ucap dr. Terawan.
 
Upaya responsif Menkes menuai apresiasi dari anggota Komisi IX DPR RI. Salah satunya, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay. Dirinya berterima kasih kepada Menkes atas respons cepat dalam mengatasi masalah BPJS.
 
“Terimakasih sudah mengambil langkah tegas dan tepat,” katanya.
 
Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Gerindra Putih Sari juga menilai usulan subsidi iuran tersebut sebagai langkah awal perbaikan defisit JKN, walaupun belum menjadi keputusan.
 
“Tapi niatan yang sudah dilakukan Menteri Kesehatan kami sangat apresiasi. Insyaallah bisa diberikan solusi, namun masih banyak permasalahan lain yang harus diselesaikan oleh BPJS Kesehatan,” kata Putih Sari.
 
Sebelumnya, Komisi IX menolak kenaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan yang didasari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional itu dianggap tak berpihak pada masyarakat.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif