NEWSTICKER
Kamp Al-Hol di Suriah menjadi tempat tinggal keluarga dari anggota ISIS. Foto: AFP
Kamp Al-Hol di Suriah menjadi tempat tinggal keluarga dari anggota ISIS. Foto: AFP

Instrumen Hukum Pencabutan Kewarganegaraan Eks ISIS Harus Kuat

Nasional isis WNI Gabung ISIS
Theofilus Ifan Sucipto • 22 Februari 2020 14:56
Jakarta: Keputusan pemerintah tidak memulangkan 689 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS sudah final. Keputusan pemerintah seharusnya diperkuat dengan peraturan pencabutan status kewarganegaraan mereka.
 
“Tanggapannya (pemerintah) terlalu cepat sehingga presiden bilang tidak ada rencana pemulangan. (Keputusan) itu harusnya cukup,” kata Analis Terorisme Timur Tengah Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta kepada Medcom.id, Sabtu 22 Februari 2020.
 
Sikap pemerintah dibenturkan dengan isu hak asasi manusia (HAM). Dampaknya, kata Stanislaus, pemerintah berada dalam situasi dilematis untuk mempertimbangkan mencabut status kewarganegaraan WNI eks ISIS.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Pencabutan status WNI belum siap. Lebih tunda dulu dan siapkan instrumen hukumnya,” ujar Stanislaus.
 
Dia berharap pemerintah cermat menyusun instrumen hukum pencabutan status WNI eks ISIS. Setidaknya, ada dua hal yang perlu disiapkan yaitu dasar hukum pencabutan kewarganegaraan.
 
“Juga kalau WNI eks ISIS memohon ingin jadi WNI lagi,” imbuhnya.
 
Stanislaus mengatakan instrumen hukum perlu diawasi dan dilaksanakan dengan ketat. Hal itu untuk mencegah kemungkinan WNI lain menjadi kombatan ISIS dan kembali ke Indonesia sewaktu-waktu.
 
“Permohonan kembali jadi WNI perlu dibatasi. Ketika (WNI eks ISIS) terpaksa dikembalikan harus dipastikan benar-benar setia pada negara,” tutur Stanislaus.
 
Baca:Institusi Negara Dianggap Sulit Deradikalisasi WNI Eks ISIS
 
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut aturan pencabutan status kewarganegaraan eks ISIS tengah disusun. Aturan diterbitkan setelah pendataan eks ISIS rampung.
 
"Sedang dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)" kata Mahfud di Istana Negara, Selasa, 18 Februari.
 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif