Jakarta: Salah satu penyebab kecelakaan konstruksi karena kurangnya sumber daya pengawas. Diduga, banyak perangkat Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN terkait yang merangkap jabatan dan tak optimal menjalankan tanggung jawab pengawasan.
"Bisa jadi ini sebab minimnya pengawasan. Good Corporate Governance itu, harus dibongkar. Semua komunikasi direksi komisaris harus dicatat. Menteri BUMN harus melihat ini," kata Politisi Demokrat Azam Asman Natawijaya saat diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Februari 2018.
Ia tak membeberkan detil siapa atau di mana saja terjadi rangkap jabatan. Menurutnya, praktik tersebut banyak terjadi.
Azam mencontohkan, seorang pejabat di Kementerian A bisa saja punya jabatan di BUMN. Praktik-praktik seperti ini seharusnya tak dilakukan.
Mengingat, masalah konstruksi memerlukan daya fokus tinggi. Baik dari perencanaan proyek, penganggaran hingga eksekusi dan pengawasan. Maka idealnya, pejabat terkait hanya mengampu satu jabatan saja, supaya lebih fokus.
Baca: Moratorium Infrastruktur tak Perlu Diberlakukan Nasional
"Yang jadi pertanyaan, apakah dia cukup waktunya kalau rangkap jabatan? Kalau cukup kok masih tak optimal," imbuh Azam.
Ia juga mewanti-wanti agar jangan sampai pembangunan yang berujung pada kesejahteraan rakyat, malah merugikan. Usai reses, Komisi VI berencana memanggil pihak-pihak terkait guna membicarakan lebih lanjut masalah konstruksi. Termasuk memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Rapat Pleno nanti 7 Maret usai reses. Itu akan diagendakan membahas infrastruktur. Pak Budi Karya (Menteri Perhubungan) dan Menteri BUMN akan kami panggil. Sudah tiga tahun (Rini) tidak datang ke DPR," tandas Azam.
Jakarta: Salah satu penyebab kecelakaan konstruksi karena kurangnya sumber daya pengawas. Diduga, banyak perangkat Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN terkait yang merangkap jabatan dan tak optimal menjalankan tanggung jawab pengawasan.
"Bisa jadi ini sebab minimnya pengawasan.
Good Corporate Governance itu, harus dibongkar. Semua komunikasi direksi komisaris harus dicatat. Menteri BUMN harus melihat ini," kata Politisi Demokrat Azam Asman Natawijaya saat diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Februari 2018.
Ia tak membeberkan detil siapa atau di mana saja terjadi rangkap jabatan. Menurutnya, praktik tersebut banyak terjadi.
Azam mencontohkan, seorang pejabat di Kementerian A bisa saja punya jabatan di BUMN. Praktik-praktik seperti ini seharusnya tak dilakukan.
Mengingat, masalah konstruksi memerlukan daya fokus tinggi. Baik dari perencanaan proyek, penganggaran hingga eksekusi dan pengawasan. Maka idealnya, pejabat terkait hanya mengampu satu jabatan saja, supaya lebih fokus.
Baca: Moratorium Infrastruktur tak Perlu Diberlakukan Nasional
"Yang jadi pertanyaan, apakah dia cukup waktunya kalau rangkap jabatan? Kalau cukup kok masih tak optimal," imbuh Azam.
Ia juga mewanti-wanti agar jangan sampai pembangunan yang berujung pada kesejahteraan rakyat, malah merugikan. Usai reses, Komisi VI berencana memanggil pihak-pihak terkait guna membicarakan lebih lanjut masalah konstruksi. Termasuk memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Rapat Pleno nanti 7 Maret usai reses. Itu akan diagendakan membahas infrastruktur. Pak Budi Karya (Menteri Perhubungan) dan Menteri BUMN akan kami panggil. Sudah tiga tahun (Rini) tidak datang ke DPR," tandas Azam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DMR)
