Jakarta: Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi (KA-PDP) mengingatkan urgensi kehadiran otoritas perlindungan data pribadi (OPDP) independen. Keberadaan otoritas independen dinilai penting untuk mendorong kepatuhan sektor publik terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi yang baik.
Koalisi terdiri atas Lembaga Advokasi dan Studi Masyarakat (Elsam), AJI Indonesia, ICT Watch, ICJR, LBH Pers, Yayasan TIFA, Perludem, SAFEnet, dan PSHK. Koalisi merekomendasikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan investigasi mendalam.
"Untuk kemudian dapat memberikan rekomendasi sistem keamanan yang andal dalam pengelolaan sistem infromasi kesehatan dunia," tulis KA-PDP melalui siaran pers, Selasa, 31 Agustus 2021.
Koalisi juga merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengoptimalkan seluruh regulasi dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peremenkominfo Nomor 20 Tahun 2016. Upaya ini ditujukan sebagai langkah dan tindakan terhadap pengendali maupun pemroses data selaku penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, termasuk mitigasi dan langkah pemulihan bagi subjek data.
Kemenkes dan pihak terkait lain juga diminta mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan internal terkait perlindungan data. Termasuk, audit keamanan secara berkala untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
Pemerintah dan DPR diminta segera mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Kebocoran data pribadi pada database eHAC meliputi data hasil tes covid-19 yang termasuk kategori data sensitif, data akun eHAC, data rumah sakit, data pribadi pengguna eHAC (NIK/paspor, nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama orang tua, dst), dan data petugas pengelola eHAC.
Sebelumnya, situs pengulas perangkat lunak VPN, VPN Mentor mempublikasikan hasil temuan terkait kebocoran data di aplikasi eHAC. VPN Mentor menyebut kebocoran terjadi lantaran pengembang aplikasi gagal mengimplementasikan protokol privasi data yang memadai.
(Baca: Pengesahan RUU PDP Mau Ditunda Sampai Kapan?)
Jakarta: Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi (KA-PDP) mengingatkan urgensi kehadiran otoritas
perlindungan data pribadi (OPDP) independen. Keberadaan otoritas independen dinilai penting untuk mendorong kepatuhan sektor publik terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi yang baik.
Koalisi terdiri atas Lembaga Advokasi dan Studi Masyarakat (Elsam), AJI Indonesia, ICT Watch, ICJR, LBH Pers, Yayasan TIFA, Perludem, SAFEnet, dan PSHK. Koalisi merekomendasikan Badan Siber dan Sandi Negara (
BSSN) melakukan investigasi mendalam.
"Untuk kemudian dapat memberikan rekomendasi sistem keamanan yang andal dalam pengelolaan sistem infromasi kesehatan dunia," tulis KA-PDP melalui siaran pers, Selasa, 31 Agustus 2021.
Koalisi juga merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengoptimalkan seluruh regulasi dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peremenkominfo Nomor 20 Tahun 2016. Upaya ini ditujukan sebagai langkah dan tindakan terhadap pengendali maupun pemroses data selaku penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, termasuk mitigasi dan langkah pemulihan bagi subjek data.
Kemenkes dan pihak terkait lain juga diminta mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan internal terkait perlindungan data. Termasuk, audit keamanan secara berkala untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
Pemerintah dan DPR diminta segera mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Kebocoran data pribadi pada database eHAC meliputi data hasil tes covid-19 yang termasuk kategori data sensitif, data akun eHAC, data rumah sakit, data pribadi pengguna eHAC (NIK/paspor, nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama orang tua, dst), dan data petugas pengelola eHAC.
Sebelumnya, situs pengulas perangkat lunak VPN, VPN Mentor mempublikasikan hasil temuan terkait kebocoran data di aplikasi eHAC. VPN Mentor menyebut kebocoran terjadi lantaran pengembang aplikasi gagal mengimplementasikan protokol privasi data yang memadai.
(Baca:
Pengesahan RUU PDP Mau Ditunda Sampai Kapan?)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
