Jakarta: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan bukan hanya meninggalkan hamparan lahan terbakar, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Selama berbulan-bulan, warga harus menghadapi kabut asap yang mengganggu kesehatan sekaligus membatasi aktivitas sehari-hari. Di tengah kondisi tersebut, muncul kekhawatiran akan hilangnya hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Dilansir dari ABC Indonesia pada Sabtu, 7 November 2026, Kepala BNPB, Kristomei Sianturi menyebut Kabupaten Merauke sebagai wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap karhutla di Provinsi Papua Selatan.
Berdasarkan analisis data geospasial menggunakan citra satelit Sentinel-2 dan MODIS, Merauke menyumbang 90 persen titik panas, 96 persen luas kebakaran, dan 97 persen area kebakaran yang belum padam.
Karhutla memang sering terjadi di Papua Selatan saat musim kemarau, namun kebakaran tahun ini disebut lebih luas dan berlangsung lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian BNPB adalah klaster Jago Merah-Tanah Miring, yang mencakup wilayah Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga.
Baca Juga :
Singapura Kerek Denda Perusahaan Terlibat Karhutla hingga 10 Kali Lipat
Berbulan-bulan Terpapar Asap, Aktivitas Warga Terganggu
Dampak kebakaran tidak hanya dirasakan melalui kerusakan lingkungan. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi juga harus menghadapi ancaman kesehatan akibat paparan asap dalam waktu lama.
Salah satu warga Kampung Kolam, Distrik Muting, Naftali Esau Retraubun, mengatakan masyarakat telah berbulan-bulan hidup di tengah kabut asap. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah warga, termasuk anak-anak, mengalami gangguan kesehatan seperti sesak napas, batuk, dan iritasi mata.
Persoalan semakin berat karena sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada sungai dan hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Aktivitas menangkap ikan dan mencari hasil hutan menjadi terganggu ketika asap semakin tebal.
“Masyarakat di sini hidup dari menangkap ikan dan mencari hasil hutan. Saat kabut asap tebal, semua aktivitas itu terganggu,” kata Naftali, dikutip dari ABC Indonesia pada Sabtu 7 November 2026.
Naftali juga menduga terdapat unsur kesengajaan dalam terjadinya kebakaran. Ia menyoroti lokasi hutan yang berdekatan dengan sejumlah perusahaan pemegang konsesi dan mempertanyakan upaya pemadaman yang dilakukan.
“Karena hutan-hutan yang ada di sini [kampung] Kolam ada di sebelah perusahaan-perusahaan yang punya konsesi… masa iya perusahaan tidak bisa maksudnya kasih padam api itu?... Atau daripada buang-buang biaya untuk alat berat [untuk] membongkar, mending kita bakar saja begitu?” ujarnya.
Dugaan tersebut menjadi perhatian di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap masifnya pembukaan lahan di Merauke, termasuk untuk proyek pangan skala besar yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, belum ada bukti nyata dan tanggapan dari pemerintah terkait kekhawatiran tersebut.
Di sisi lain, BNPB menemukan konsentrasi titik api tertinggi di salah satu wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merauke. Kristomei meminta pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan dan praktik pembakaran diperketat agar tidak memicu titik api baru. Upaya pencegahan dan pemadaman juga perlu diperkuat untuk mengendalikan kebakaran yang masih berlangsung.
Baca Juga :
Berkurang 54 Titik, Hotspot Karhutla Turun Jadi 93 Titik di Indonesia
Hutan Bukan Sekadar Lahan, tetapi Sumber Kehidupan
Bagi masyarakat setempat, persoalan karhutla tidak berhenti pada seberapa luas lahan yang terbakar atau kapan api akhirnya berhasil dipadamkan. Ada ancaman jangka panjang yang lebih besar, yaitu hilangnya hutan yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Hutan menyediakan sumber pangan dan penghidupan bagi masyarakat, mulai dari hasil hutan hingga ikan yang diperoleh dari sungai di sekitarnya. Jika kawasan tersebut terus mengalami kerusakan, masyarakat berisiko kehilangan sumber daya yang selama ini membuat mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup.
Naftali menyebut hutan sebagai investasi bagi masyarakat Papua. Ia khawatir pembukaan lahan secara masif justru membuat masyarakat semakin rentan terhadap persoalan pangan di masa mendatang.
“Hutan itu investasi untuk orang Papua. Kita tidak pernah lapar kalau hutan itu masih ada, tapi ketika hutan itu sudah tidak ada nanti kita lapar… Harapan saya, kalau bisa PSN ini dihentikan, pembukaan lahan dibatasi,” jelasnya.
(Wisa Irena Br Sitepu)
Jakarta: Kebakaran hutan dan lahan
(karhutla) di Papua Selatan bukan hanya meninggalkan hamparan lahan terbakar, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Selama berbulan-bulan, warga harus menghadapi kabut asap yang mengganggu kesehatan sekaligus membatasi aktivitas sehari-hari. Di tengah kondisi tersebut, muncul kekhawatiran akan hilangnya hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Dilansir dari
ABC Indonesia pada Sabtu, 7 November 2026, Kepala BNPB, Kristomei Sianturi menyebut Kabupaten Merauke sebagai wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap karhutla di Provinsi Papua Selatan.
Berdasarkan analisis data geospasial menggunakan citra satelit Sentinel-2 dan MODIS, Merauke menyumbang 90 persen titik panas, 96 persen luas kebakaran, dan 97 persen area kebakaran yang belum padam.
Karhutla memang sering terjadi di Papua Selatan saat musim kemarau, namun kebakaran tahun ini disebut lebih luas dan berlangsung lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian BNPB adalah klaster Jago Merah-Tanah Miring, yang mencakup wilayah Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga.
Berbulan-bulan Terpapar Asap, Aktivitas Warga Terganggu
Dampak kebakaran tidak hanya dirasakan melalui kerusakan lingkungan. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi juga harus menghadapi ancaman kesehatan akibat paparan asap dalam waktu lama.
Salah satu warga Kampung Kolam, Distrik Muting, Naftali Esau Retraubun, mengatakan masyarakat telah berbulan-bulan hidup di tengah kabut asap. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah warga, termasuk anak-anak, mengalami gangguan kesehatan seperti sesak napas, batuk, dan iritasi mata.
Persoalan semakin berat karena sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada sungai dan hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Aktivitas menangkap ikan dan mencari hasil hutan menjadi terganggu ketika asap semakin tebal.
“Masyarakat di sini hidup dari menangkap ikan dan mencari hasil hutan. Saat kabut asap tebal, semua aktivitas itu terganggu,” kata Naftali, dikutip dari
ABC Indonesia pada Sabtu 7 November 2026.
Naftali juga menduga terdapat unsur kesengajaan dalam terjadinya kebakaran. Ia menyoroti lokasi hutan yang berdekatan dengan sejumlah perusahaan pemegang konsesi dan mempertanyakan upaya pemadaman yang dilakukan.
“Karena hutan-hutan yang ada di sini [kampung] Kolam ada di sebelah perusahaan-perusahaan yang punya konsesi… masa iya perusahaan tidak bisa maksudnya kasih padam api itu?... Atau daripada buang-buang biaya untuk alat berat [untuk] membongkar, mending kita bakar saja begitu?” ujarnya.
Dugaan tersebut menjadi perhatian di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap masifnya pembukaan lahan di Merauke, termasuk untuk proyek pangan skala besar yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, belum ada bukti nyata dan tanggapan dari pemerintah terkait kekhawatiran tersebut.
Di sisi lain, BNPB menemukan konsentrasi titik api tertinggi di salah satu wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merauke. Kristomei meminta pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan dan praktik pembakaran diperketat agar tidak memicu titik api baru. Upaya pencegahan dan pemadaman juga perlu diperkuat untuk mengendalikan kebakaran yang masih berlangsung.
Hutan Bukan Sekadar Lahan, tetapi Sumber Kehidupan
Bagi masyarakat setempat, persoalan karhutla tidak berhenti pada seberapa luas lahan yang terbakar atau kapan api akhirnya berhasil dipadamkan. Ada ancaman jangka panjang yang lebih besar, yaitu hilangnya hutan yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Hutan menyediakan sumber pangan dan penghidupan bagi masyarakat, mulai dari hasil hutan hingga ikan yang diperoleh dari sungai di sekitarnya. Jika kawasan tersebut terus mengalami kerusakan, masyarakat berisiko kehilangan sumber daya yang selama ini membuat mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup.
Naftali menyebut hutan sebagai investasi bagi masyarakat Papua. Ia khawatir pembukaan lahan secara masif justru membuat masyarakat semakin rentan terhadap persoalan pangan di masa mendatang.
“Hutan itu investasi untuk orang Papua. Kita tidak pernah lapar kalau hutan itu masih ada, tapi ketika hutan itu sudah tidak ada nanti kita lapar… Harapan saya, kalau bisa PSN ini dihentikan, pembukaan lahan dibatasi,” jelasnya.
(Wisa Irena Br Sitepu)
(ANN)
