Jakarta: Jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia menurun menjadi 93 titik pada 26 Oktober 2026. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kemenhut hingga Senin, 26 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, jumlah hotspot nasional berkurang 54 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 147 titik.
Penurunan juga terjadi di enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian karhutla. Jumlah hotspot di wilayah tersebut menyusut dari 26 menjadi 10 titik, dengan rincian lima titik di Kalimantan Barat, tiga titik di Kalimantan Tengah, dan dua titik di Sumatera Selatan. Sementara itu, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Riau tidak mencatatkan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Baca Juga :
Pemerintah Tambah Bantuan Karhutla untuk 44 Kabupaten/Kota
Meski menunjukkan perkembangan positif, pemerintah mengingatkan penurunan jumlah hotspot belum dapat dijadikan bukti seluruh kebakaran telah berhasil dipadamkan. Deteksi satelit hanya menunjukkan indikasi anomali suhu permukaan yang perlu dipastikan melalui pemeriksaan langsung di lapangan.
Pemantauan dilakukan menggunakan data satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Hasil deteksi kemudian ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan atau groundcheck untuk mengetahui kondisi kebakaran yang sebenarnya.
Laporan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut pada 26 Oktober 2026 memperlihatkan bahwa upaya pemadaman masih berlangsung di sejumlah daerah. Di Jambi, misalnya, tim BKO Manggala Agni masih berupaya mengatasi kebakaran di Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kebakaran terjadi di lahan gambut dan kawasan pelestarian alam, sementara api belum sepenuhnya padam berdasarkan laporan terakhir.
Situasi serupa ditemukan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Di Muara Baru, Kabupaten Ogan Ilir, kebakaran dilaporkan telah berhasil dipadamkan. Namun, tim masih menghadapi kendala di Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin, karena sejumlah titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau.
Di Desa Putak, Kabupaten Muara Enim, petugas masih menemukan asap sehingga penyisiran dan pemadaman lanjutan diperlukan. Proses mopping up dilakukan untuk memastikan tidak ada bara tersisa yang berpotensi memicu kebakaran kembali.
Sementara itu, kebakaran di Suaka Margasatwa Dangku, Kabupaten Musi Banyuasin, telah dinyatakan padam. Operasi di lokasi tersebut melibatkan Manggala Agni Kemenhut, TNI, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), serta masyarakat.
Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, petugas juga menemukan kondisi yang memerlukan penanganan lanjutan. Hujan telah turun di kawasan Talang Rimba, Kecamatan Cengal, sebelum tim melakukan pengecekan. Namun, hasil pemantauan menggunakan drone dan pemeriksaan darat masih menunjukkan adanya titik api aktif.
Penanganan juga berlanjut di Tanjung Batu, Kecamatan Tulung Selapan, untuk mengatasi kebakaran di permukaan tanah maupun bagian bawah pada lahan bergambut.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa hujan dan penurunan angka hotspot tidak selalu berarti ancaman karhutla telah berakhir. Pada lahan gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali memicu api. Karena itu, petugas perlu melanjutkan pembasahan, pendinginan, penyisiran, dan pemadaman hingga area dinyatakan aman.
Pendanaan untuk Karhutla
Selain memperkuat operasi di lapangan, pemerintah juga mengarahkan perhatian pada dukungan pendanaan untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggelar rapat terbatas bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang pada Senin, 26 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut membahas optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemanfaatan Bantuan Presiden yang dialokasikan untuk memperkuat upaya pengendalian kebakaran.
Raja Juli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengucurkan Banpres sebesar Rp200 miliar untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp100 miliar.
Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir. Selanjutnya, tahap kedua disalurkan kepada 10 kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut.
Menhut menekankan pentingnya pengelolaan bantuan secara transparan dan akuntabel. Penggunaan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan agar dukungan tersebut memberikan dampak langsung terhadap upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran.
Banpres tersebut melengkapi berbagai sumber daya yang telah dikerahkan pemerintah, mulai dari dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), operasi modifikasi cuaca, hingga pemadaman melalui jalur udara dan darat.
Dari sisi operasi udara, sebanyak 61 armada telah dikerahkan untuk mendukung pengendalian karhutla per 25 Oktober 2026. Armada itu mencakup 24 pesawat yang digunakan untuk patroli, termasuk CASA, dan Operasi Modifikasi Cuaca, serta 37 helikopter untuk kegiatan water bombing.
Di lapangan, Manggala Agni Kemenhut bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, dan unsur terkait lainnya terus menjalankan patroli serta pemantauan. Kegiatan tersebut mencakup pemeriksaan titik panas, pemadaman langsung, pembuatan sekat untuk menghambat penjalaran api, pembasahan lahan, hingga pendinginan area bekas kebakaran.
Kemenhut menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup dinilai berdasarkan berkurangnya jumlah hotspot. Pemerintah juga perlu memastikan api dan bara benar-benar padam, kebakaran tidak berulang, paparan asap berkurang, masyarakat terlindungi, serta ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.
Masyarakat dan pelaku usaha pun diingatkan untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jika menemukan asap, titik api, atau aktivitas pembakaran, warga diminta segera melaporkannya kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
Jakarta: Jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia menurun menjadi 93 titik pada 26 Oktober 2026. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kemenhut hingga Senin, 26 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, jumlah hotspot nasional berkurang 54 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 147 titik.
Penurunan juga terjadi di enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian karhutla. Jumlah hotspot di wilayah tersebut menyusut dari 26 menjadi 10 titik, dengan rincian lima titik di Kalimantan Barat, tiga titik di Kalimantan Tengah, dan dua titik di Sumatera Selatan. Sementara itu, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Riau tidak mencatatkan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Meski menunjukkan perkembangan positif, pemerintah mengingatkan penurunan jumlah hotspot belum dapat dijadikan bukti seluruh kebakaran telah berhasil dipadamkan. Deteksi satelit hanya menunjukkan indikasi anomali suhu permukaan yang perlu dipastikan melalui pemeriksaan langsung di lapangan.
Pemantauan dilakukan menggunakan data satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Hasil deteksi kemudian ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan atau groundcheck untuk mengetahui kondisi kebakaran yang sebenarnya.
Laporan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut pada 26 Oktober 2026 memperlihatkan bahwa upaya pemadaman masih berlangsung di sejumlah daerah. Di Jambi, misalnya, tim BKO Manggala Agni masih berupaya mengatasi kebakaran di Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kebakaran terjadi di lahan gambut dan kawasan pelestarian alam, sementara api belum sepenuhnya padam berdasarkan laporan terakhir.
Situasi serupa ditemukan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Di Muara Baru, Kabupaten Ogan Ilir, kebakaran dilaporkan telah berhasil dipadamkan. Namun, tim masih menghadapi kendala di Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin, karena sejumlah titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau.
Di Desa Putak, Kabupaten Muara Enim, petugas masih menemukan asap sehingga penyisiran dan pemadaman lanjutan diperlukan. Proses mopping up dilakukan untuk memastikan tidak ada bara tersisa yang berpotensi memicu kebakaran kembali.
Sementara itu, kebakaran di Suaka Margasatwa Dangku, Kabupaten Musi Banyuasin, telah dinyatakan padam. Operasi di lokasi tersebut melibatkan Manggala Agni Kemenhut, TNI, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), serta masyarakat.
Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, petugas juga menemukan kondisi yang memerlukan penanganan lanjutan. Hujan telah turun di kawasan Talang Rimba, Kecamatan Cengal, sebelum tim melakukan pengecekan. Namun, hasil pemantauan menggunakan drone dan pemeriksaan darat masih menunjukkan adanya titik api aktif.
Penanganan juga berlanjut di Tanjung Batu, Kecamatan Tulung Selapan, untuk mengatasi kebakaran di permukaan tanah maupun bagian bawah pada lahan bergambut.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa hujan dan penurunan angka hotspot tidak selalu berarti ancaman karhutla telah berakhir. Pada lahan gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali memicu api. Karena itu, petugas perlu melanjutkan pembasahan, pendinginan, penyisiran, dan pemadaman hingga area dinyatakan aman.
Pendanaan untuk Karhutla
Selain memperkuat operasi di lapangan, pemerintah juga mengarahkan perhatian pada dukungan pendanaan untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggelar rapat terbatas bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang pada Senin, 26 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut membahas optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemanfaatan Bantuan Presiden yang dialokasikan untuk memperkuat upaya pengendalian kebakaran.
Raja Juli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengucurkan Banpres sebesar Rp200 miliar untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp100 miliar.
Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir. Selanjutnya, tahap kedua disalurkan kepada 10 kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut.
Menhut menekankan pentingnya pengelolaan bantuan secara transparan dan akuntabel. Penggunaan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan agar dukungan tersebut memberikan dampak langsung terhadap upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran.
Banpres tersebut melengkapi berbagai sumber daya yang telah dikerahkan pemerintah, mulai dari dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), operasi modifikasi cuaca, hingga pemadaman melalui jalur udara dan darat.
Dari sisi operasi udara, sebanyak 61 armada telah dikerahkan untuk mendukung pengendalian karhutla per 25 Oktober 2026. Armada itu mencakup 24 pesawat yang digunakan untuk patroli, termasuk CASA, dan Operasi Modifikasi Cuaca, serta 37 helikopter untuk kegiatan water bombing.
Di lapangan, Manggala Agni Kemenhut bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, dan unsur terkait lainnya terus menjalankan patroli serta pemantauan. Kegiatan tersebut mencakup pemeriksaan titik panas, pemadaman langsung, pembuatan sekat untuk menghambat penjalaran api, pembasahan lahan, hingga pendinginan area bekas kebakaran.
Kemenhut menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup dinilai berdasarkan berkurangnya jumlah hotspot. Pemerintah juga perlu memastikan api dan bara benar-benar padam, kebakaran tidak berulang, paparan asap berkurang, masyarakat terlindungi, serta ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.
Masyarakat dan pelaku usaha pun diingatkan untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jika menemukan asap, titik api, atau aktivitas pembakaran, warga diminta segera melaporkannya kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
(SAW)
