Jakarta: Pemerintah diminta menggandeng berbagai pemangku kepentingan mencegah penyebaran paham intoleran dan radikal. Kontrol di seluruh tempat ibadah dinilai bukan solusi tepat.
"Solusi yang lebih tepat diambil oleh pemerintah adalah pelibatan para stakeholders, terutama kelompok dan organisasi keagamaan moderat," kata Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 September 2023.
Halili mengatakan pemerintah bisa bekerja sama dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan moderat. Mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), hingga Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
"Ini akan jauh lebih efektif apalagi pemerintah memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan asesmen awal," papar dia.
Halili menyebut asesmen itu guna memetakan radikalisasi yang berlangsung di sejumlah tempat ibadah kementerian dan lembaga. Sehingga bisa dimitigasi dan ditangani secara presisi melalui kolaborasi dengan ormas keagamaan moderat.
"Selain itu pemerintah secara kolaboratif dengan ormas keagamaan moderat juga bisa merekomendasikan penceramah dan topik kebangsaan yang menarik untuk didialogkan," ujar dia.
Halili mendorong pemerintah lebih fokus memobilisasi sumber daya yang dimiliki secara presisi. Jangan sampai langkah yang diambil oleh pemerintah justru kontraproduktif bagi jaminan hak konstitusional warga negara.
"Pada saat yang sama, pemerintah mesti menutup ruang bagi intoleransi dan diskriminasi yang justru memberikan energi bagi konsolidasi kelompok-kelompok radikal," jelas dia.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar seluruh tempat ibadah di Indonesia dikontrol pemerintah. Hal itu diusulkan agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme.
"Kami sudah melakukan studi banding pada beberapa negara, Singapura dengan Malaysia, seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol pemerintah," kata Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin, 4 September 2023.
Jakarta: Pemerintah diminta menggandeng berbagai pemangku kepentingan mencegah penyebaran paham intoleran dan radikal. Kontrol di seluruh
tempat ibadah dinilai bukan solusi tepat.
"Solusi yang lebih tepat diambil oleh pemerintah adalah pelibatan para
stakeholders, terutama kelompok dan organisasi keagamaan moderat," kata Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 September 2023.
Halili mengatakan pemerintah bisa bekerja sama dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan moderat. Mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
PBNU), Pimpinan Pusat
Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), hingga Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
"Ini akan jauh lebih efektif apalagi pemerintah memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan asesmen awal," papar dia.
Halili menyebut asesmen itu guna memetakan radikalisasi yang berlangsung di sejumlah tempat ibadah kementerian dan lembaga. Sehingga bisa dimitigasi dan ditangani secara presisi melalui kolaborasi dengan ormas keagamaan moderat.
"Selain itu pemerintah secara kolaboratif dengan ormas keagamaan moderat juga bisa merekomendasikan penceramah dan topik kebangsaan yang menarik untuk didialogkan," ujar dia.
Halili mendorong pemerintah lebih fokus memobilisasi sumber daya yang dimiliki secara presisi. Jangan sampai langkah yang diambil oleh pemerintah justru kontraproduktif bagi jaminan hak konstitusional warga negara.
"Pada saat yang sama, pemerintah mesti menutup ruang bagi intoleransi dan diskriminasi yang justru memberikan energi bagi konsolidasi kelompok-kelompok radikal," jelas dia.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
BNPT) mengusulkan agar seluruh tempat ibadah di Indonesia dikontrol pemerintah. Hal itu diusulkan agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme.
"Kami sudah melakukan studi banding pada beberapa negara, Singapura dengan Malaysia, seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol pemerintah," kata Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin, 4 September 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
