Jokowi Berpotensi Langgar Aturan bila tak Deportasi TKA Buruh Kasar

Sunnaholomi Halakrispen 09 Mei 2018 13:18 WIB
tenaga kerja asing
Jokowi Berpotensi Langgar Aturan bila tak Deportasi TKA Buruh Kasar
Rilis Ombudsman soal TKA - Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.
Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta menjalankan Perpres (peraturan presiden) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Bila tidak dilakukan, Jokowi berpotensi melakukan pelanggaran. 

Anggota Ombudsman RI Laode Ida menyebut, Jokowi mesti menindak tegas tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja sebagai buruh kasar. Sebab, dalam Perpres yang dikelurkan itu, buruh kasar bakal dikembalikan ke negara asalnya. 

"Jangan sampai presiden melakukan maladministrasi karena tidak tegas pada kebijakannya sendiri pada peraturan yang dibuatnya," ujar Laode dalam konfrensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Mei 2018.


(Baca juga: Tujuh TKA di Tangerang Terjaring Razia)

Laode mengungkapkan dari penyelidikan Ombudsman, masih banyak TKA yang bekerja sebagai buruh kasar. Mereka ditemukan di wilayah Gresik, Jawa Timur; Morowali, Sulawesi Tengah, dan Morosi Sulawesi Tenggara. 

Dia mengungkapkan, di Gresik, TKA menjadi juru masak, di Morowali sebanyak 200 TKA menjadi sopir. Laode menegaskan Jokowi dapat melanggar apabila TKA itu tidak dikembalikan ke negaranya. 

"Jadi harusnya pemerintah atau Presiden Jokowi segera mengevaluasi, mengambil langkah konkret untuk memastikan agar perpresnya itu jalan. Kalau perpres itu tidak jalan atau mendeportase TKA itu tidak dilakukan, maka presiden melanggar peraturannya sendiri atau istilah ombudsman itu melakukan maladministrasi," tukas dia. 





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id