Jakarta: Pengamat siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menyatakan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan orang dalam (ordal) atas pembobolan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kemungkinan ini disebut bisa didalami tim forensik.
"Dari sisi probabilitas ada saja, kita nggak bisa bilang tidak ada. Tapi untuk membuktikan ini sebenarnya tim forensik bisa tahu," kata Alfons dalam diskusi daring bertema Pusat Data Bocor, Siapa Teledor?, Sabtu, 29 Juni 2024.
Alfons mengatakan pelaku ingin meninggalkan jejaknya agar diketahui sosok yang membuka situs PDN itu. Hal ini dicurigai dari waktu peretasan.
"Saya berpikir positif kemarin oh enam hari tujuh hari ini lama banget, dia nggak mau riset server dulu, dia mau liatin jejaknya nih siapa yang masuk, siapa yang buka, siapa yang lakukan ini. Harusnya kalau dia melakukan ISO dengan baik, lock-nya dilakukan dengan baik itu ketahuan kok (siapa yang buka)," jelas Alfons.
Alfons mengatakan pusat data nasional yang dibangun itu sejatinya positif. Pembentukannya karena di setiap lembaga pemerintah daerah punya aplikasi dan server sendiri, yang berakibat pemborosan anggaran.
"Sampai ribuan aplikasi yang kemudian menurut pengamatan banyak yang kurang berguna dan ya ini penyakit orang Indonesia tujuannya untuk menyerap anggaran saja," ujarnya.
Berangkat dari itu, pemerintah memutuskan data harus terpusat. Tujuan yang positif ini, kata dia, menjadi kacau. Pasalnya, pusat data nasional yang berisi sekitar 5.000 server dipusatkan di satu tempat berisi data rakyat Indonesia yang maha penting itu tidak dikelola dengan baik.
Menurut Alfons, tingkat pengamanan dan tingkat administrasi tidak selevel dengan isi dari server yang dinilai sangat penting. Terlebih, harus ada pemahaman bahwa dengan data yang banyak, akan rawan terjadi serangan siber.
"Jadi, kami lihat bahwa levelnya amazone administrasinya selevel warnet," ujar dia.
Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kominfo kena retas. Akibatnya, sejumlah layanan publik terganggu. Contohnya layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis seperti kantor Imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan terkendala.
Jakarta: Pengamat siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menyatakan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan orang dalam (ordal) atas pembobolan server Pusat Data Nasional Sementara (
PDNS) 2 yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kemungkinan ini disebut bisa didalami tim forensik.
"Dari sisi probabilitas ada saja, kita nggak bisa bilang tidak ada. Tapi untuk membuktikan ini sebenarnya tim forensik bisa tahu," kata Alfons dalam diskusi daring bertema Pusat Data Bocor, Siapa Teledor?, Sabtu, 29 Juni 2024.
Alfons mengatakan pelaku ingin meninggalkan jejaknya agar diketahui sosok yang membuka situs PDN itu. Hal ini dicurigai dari waktu
peretasan.
"Saya berpikir positif kemarin oh enam hari tujuh hari ini lama banget, dia nggak mau riset server dulu, dia mau liatin jejaknya nih siapa yang masuk, siapa yang buka, siapa yang lakukan ini. Harusnya kalau dia melakukan ISO dengan baik, lock-nya dilakukan dengan baik itu ketahuan kok (siapa yang buka)," jelas Alfons.
Alfons mengatakan pusat data nasional yang dibangun itu sejatinya positif. Pembentukannya karena di setiap lembaga pemerintah daerah punya aplikasi dan server sendiri, yang berakibat pemborosan anggaran.
"Sampai ribuan aplikasi yang kemudian menurut pengamatan banyak yang kurang berguna dan ya ini penyakit orang Indonesia tujuannya untuk menyerap anggaran saja," ujarnya.
Berangkat dari itu, pemerintah memutuskan data harus terpusat. Tujuan yang positif ini, kata dia, menjadi kacau. Pasalnya, pusat data nasional yang berisi sekitar 5.000 server dipusatkan di satu tempat berisi data rakyat Indonesia yang maha penting itu tidak dikelola dengan baik.
Menurut Alfons, tingkat pengamanan dan tingkat administrasi tidak selevel dengan isi dari server yang dinilai sangat penting. Terlebih, harus ada pemahaman bahwa dengan data yang banyak, akan rawan terjadi serangan siber.
"Jadi, kami lihat bahwa levelnya amazone administrasinya selevel warnet," ujar dia.
Pusat Data Nasional Sementara (
PDNS) Kominfo kena retas. Akibatnya, sejumlah layanan publik terganggu. Contohnya layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis seperti kantor Imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan terkendala.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
