Wapres Jusuf Kalla saat hendak lepas landas ke Surabaya, Jawa Timur. Foto: Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Wapres Jusuf Kalla saat hendak lepas landas ke Surabaya, Jawa Timur. Foto: Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.

JK Ingin Penganiaya Jurnalis Dihukum

Nasional kekerasan terhadap wartawan aksi 212
Achmad Zulfikar Fazli • 23 Februari 2019 17:35
Surabaya: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal aksi kekerasan terhadap jurnalis dalam aksi Munajat 212 di Monas, Jakarta Pusat. Tindakan kekerasan dinilai perbuatan melanggar hukum.
 
"Mengintimidasi kepada siapa saja wartawan kepada yang lain-lain kepada masyarakat tentu salah. Jadi tentu ada hukumnya," kata JK di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 23 Februari 2019.
 
JK menekankan pelaku kekerasan harus bersedia menerima konsekuensi hukum. Aparat juga harus menegakkan proses hukum dengan baik. "Ya jalankan sajalah (proses hukumnya)," ucap dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Satria, salah seorang jurnalis media massa daring, menerima kekerasan dari massa yang hadir di acara Munajat 212, Kamis, 21 Februari 2019. Korban diintimidasi karena merekam pencopetan di acara itu.
 
Sejumlah massa dari organisasi massa (ormas) tertentu meminta korban menghapus hasil rekaman insiden. Namun, korban menolak sehingga terjadi tindakan kekerasan dan perampasan ponsel korban.
 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam kekerasan terhadap sejumlah jurnalis saat aksi Munajat 212. AJI ingin oknum Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang diduga berlaku kasar ditindak tegas.
 
"Sejumlah jurnalis menjadi korban kekerasan, intimidasi, dan persekusi oleh massa dari laskar Front Pembela Islam (FPI)," kata Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani Amri, di Jakarta, Jumat 22 Februari 2019.
 
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga mengecam kekerasan, intimidasi, dan persekusi massa Laskar FPI terhadap jurnalis. Dalam catatan KontraS, penggunaan kekerasan oleh massa FPI bukan kali pertama dan terus berulang.
 
Baca: Pelaku Penganiayaan Wartawan Terancam Lima Tahun Penjara
 
"Ini mengancam siapa pun yang bekerja untuk memperjuangkan kemerdekaan pers. Jika tindakan massa FPI tidak ditindak secara hukum dikhawatirkan muncul organisasi lain yang akan menjadi pelaku-pelaku baru karena merasa mendapat justifikasi atau pembenaran untuk menduplikasi tindakan serupa," kata Koordinator KontraS Yati Andriyani.
 
Yati mengingatkan kerja jurnalis dilindungi Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 8 UU Pers menyebutkan dalam menjalankan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Pasal 4 ayat (3) menjamin kemerdekaan pers. Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
 
Tindakan massa FPI, kata dia, jelas melanggar Pasal 4 ayat (3). Perbuatan tersebut juga bisa dikenai Pasal 18 ayat (1), di mana setiap orang yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif