Kaleidoskop 2023: Hubungan Toxic Jokowi dan Megawati

Jakarta: Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merenggang. Kondisi tersebut setidaknya terjadi dalam setahun belakangan. Desas-desus merenggangnya hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDI Perjuangan mulai berembus pada April 2023. Yakni, pasca deklarasi Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai bakal calon presiden (capres) pada Jumat, 21 April 2023.  Jokowi dan Ganjar jarang terlihat bersama dalam kegiatan Kepala Negara. Padahal sebelum berstatus bakal calon RI 1, Ganjar sering berada dalam satu kegiatan mendampingi Jokowi. Sebaliknya, Jokowi justru lebih sering satu frame dengan Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan (Menhan) itu notabene merupakan lawan Ganjar dan PDI Perjuangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Isu kerenggangan Jokowi dengan Megawati terbantahkan. Ganjar membantah isu tersebut dan menegaskan hubungan ketua umumnya dengan Jokowi justru semakin solid. "Kita kompak, kita solid, bahkan makin solid karena saya baru 44 hari dinyatakan oleh Bu Mega sebagai capres sehingga sekarang sedang berproses," kata Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo, dikutip dalam Metro Pagi Primetime di Metro TV, Selasa, 6 Juni 2023. Hal serupa juga disampaikan Megawati. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-III PDI Perjuangan pada 6 Juni 2023, Megawati bahkan mengaku sering memiliki pandangan dan tujuan yang sama dengan Jokowi dalam membangun bangsa. “Saya sama Pak Jokowi tidak janjian. Tetapi itu mengekspresikan, bahwa saya dan Pak Jokowi sering, bukan sering, acapkali, satu tujuan di dalam membangun bangsa dan negara ini. Memang tagline (Rakernas III) kami itu sebetulnya seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena itu ada di Undang Undang Dasar bahwa fakir miskin itu harus diurus oleh negara,” ujar Megawati. Ketidakharmonisan kedua tokoh itu kembali terbantahkan di puncak Bulan Bung Karno (GBK), Jakarta, 24 Juni 2023. Jokowi menghadiri dan memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Hal itu setidaknya menepis anggapan hubungan Jokowi dan Megawati baik-baik saja. "Ada sambutan dari Mbak Puan (Puan Maharani), dari Pak Ganjar Pranowo.  Kemudian juga Ibu Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Jokowi merupakan satu rangkaian kegiatan yang menarik," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto di GBK, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Juni 2024. Putusan MK Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: Medcom.id Pembicaraan hubungan Jokowi dan Megawati kembali mengemuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat capres atau cawapres. Dalam putusan yang dikeluarkan pada 16 Oktober 2023 itu, MK memasukkan klausul baru syarat capres dan cawapres di Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilu 2024.   "Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," kata Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023. Sementara itu, ada dua hakim konstitusi yang memiliki alasan berbeda atau concurring opinion. Hal itu berasal dari Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh. Selanjutnya ada empat hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Mereka ialah Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.   Jokowi Tak Hadiri Deklarasi Mahfud Sebagai Cawapres Ganjar Paslon Pilpres 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud). Foto: Tangkapan layar Berselang beberapa hari setelah putusan MK, Megawati mengumumkan Mahfud MD sebagai Bakal Cawapres. "Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Prof. Mahfud MD," kata Megawati dalam Breaking News Metro TV, Rabu, 18 Oktiber 2023. Namun, ada pemandangan berbeda pada deklarasi yang dilakukan di Kantor DPP PDI Perjuangan itu pada 18 Oktober 2023. Tak ada sosok Jokowi dalam deklarasi tersebut. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut, ketidakhadiran Jokowi hari ini karena tengah menjalankan tugas negara. Puan juga membanta PDIP pecah kongsi dengan Jokowi di Pilpres 2024.  Saat itu, Jokowi tengah berada di luar negeri. Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden (Setpres), Jokowi bersama Ibu Iriana melanjutkan rangkaian kunjungan kerja hari ketiganya di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Puan menegaskan, Presiden Jokowi memang tidak ikut campur soal urusan capres-cawapres PDIP. Menurutnya itu juga sudah beberapa kali disampaikan Jokowi di berbagai kesempatan. Sehingga isu yang menyebut PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi pecah kongsi tidaklah tepat.  "Tidak ada pecah kongsi sama sekali, semuanya baik-baik saja," kata Puan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu 18 Agustus 2023.   Gibran Resmi Dideklarasikan Sebagai Cawapres Prabowo Paslon Pilpres 2024 nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Foto: AFP Photo/Adek Berry/Aditya Aji Koalisi Indonesia Maju (KIM) bergerak cepat merespons putusan MK terkait syarat capres dan cawapres. Bakal calon presiden Prabowo Subianto mengumumkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.  "Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu, 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan dirinya akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Gibran pada Rabu, 25 Oktober 2023. Keputusan pasangan ini dipastikan sudah disepakati seluruh partai. "Ini keputusan aklamasi bulan dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia maju," ucap Prabowo.   Pidato Politik Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Foto: MI/Ramdani. Akhirnya, Megawati buka suara terkait sejumlah dinamika politik yang berkembang. Ada beberapa hal yang disoroti Presiden kelima Indonesia itu dalam pidato politiknya, salah satunya soal putusan MK. Megawati memuji keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait kasus pelanggaran etik hakim konstitusi. Melalui putusannya, MKMK memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik berat dalam memutus perkara terkait syarat usia minimal capres-cawapres.   "Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi," ucap Megawati dalam pidatonya yang disiarkan kanal YouTube PDIP, Minggu, 12 November 2023. Megawati juga menyinggung soal potensi kecurangan pemilu. "Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini, terlihat sudah mulai, akan terjadi lagi," kata Megawati. Megawati mengingatkan kadernya dan semua anak bangsa tak takut bersuara dan berpendapat ketika menemukan sejumlah dugaan kecurangan. Pasalnya pemilu harus dipastikan berlangsung demokratis, jujur, adil, umum, bebas dan rahasia. "(Pemilu) harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani," tegas Megawati. Megawati Sebut Penguasa Saat Ini Seperti Orba Megawati Soekarnoputri meluapkan amarahnya terhadap pemerintahan saat ini. Dalam pidatonya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud, Megawati menyebut pemerintah sekarang berlaku seperti layaknya pemerintahan zaman Orde Baru. "Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu, tetapi sudah jengkel. Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" kata Megawati  Jokowi menolak menanggapi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam pidatonya, Megawati menyebut penguasa saat ini bertindak seperti pada masa Orde Baru.   "Saya tidak ingin memberi tanggapan," kata Jokowi di sela-sela acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di Hutan Kota Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu pagi, 29 November 2023. Justru Gibran yang merespons masukan Megawati.Ia menilai pernyataan Megawati tersebut sebagai masukan.    "Ya monggo, semua masukan kita tampung ya," ujarnya, di Solo, Kamis, 30 November 2023.   Namun, Gibran enggan melanjutkan perkataannya. Sebaliknya, Gibran meminta agar hal itu tidak dibahas saat jam kerja. Ganjar Mulai 'Menyerang' Jokowi Capres nomor urut 1 Ganjar Pranowo. Foto: Medcom.id/Kautsar Ganjar juga ikut menyerang Jokowi. Salah satunya memberikan nilai 5 dari skala 10 terhadap penegakan hukum era Jokowi. "Kalau terkait itu (penegakan hukum), jeblok. Poinnya 5," kata Ganjar menjawab pertanyaan panelis Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Sabtu, 18 November 2023. Ia menyebut hukum dan tata negara jeblok buntut rekayasa dan intervensi putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Penelanjangan aturan hukum ini menjadi tontonan buruk bagi masyarakat. "Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial. Dengan kasus itu, jeblok," kata Ganjar. PDIP Cabut Laporan Ujaran Kebencian Terhadap Jokowi Perwakilan Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Johannes Oberlin L. Tobing. Foto: Medcom.id/Yona Perwakilan Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHAR DPP PDI Perjuangan Johannes Oberlin L. Tobing mengaku akan mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Menurutnya, pernyataan Rocky Gerung terkait Jokowi benar adanya. "Saya putuskan untuk mencabut laporan, apa yang disampaikan saudara Rocky Gerung saya pikir lama-lama jadi benar juga. Setelah saya timbang dengan jernih, akhir-akhir ini saya melihat Presiden Jokowi sudah berubah," kata Johannes saat dikonfirmasi, Selasa, 28 November 2023.   Johannes menilai saat ini Jokowi memimpin negara tidak lagi untuk kepentingan rakyat. Dia menuding cara kepemimpinan Jokowi lebih untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga.   "Apalagi setelah melihat keputusan MK, terbukti Paman Usman (Anwar Usman) diberhentikan dari ketua MK. Tak lama anaknya Gibran maju jadi cawapres. Ini diluar akal sehat saya sebagai yang anti kepada pelanggaran hukum. Menerabas hukum, menghalalkan segala cara untuk ambisi berkuasa," ungkap dia.     Hasto 'Ajak' AMIN Lawan Tekanan Penguasa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Foto: Medcom.id/Candra. Serangan juga dilancarkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Bahkan, Hasto akan mengomunikasikan tekanan penguasa dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).  Namun, ajakan tersebut ditolak oleh Partai NasDem. Hasto diminta tak melibatkan AMIN dengan permasalahan yang dihadapi kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) tersebut.  "PDIP selama ini mengatakan NasDem juga diperlakukan yang sama, eh jangan bawa-bawa kita bos," kata Wakil Katua Umum Partai NasDem Ahamd Ali saat dihubungi, Sabtu, 18 November 2023. NasDem, kata Ali, tak pernah merasa ditekan. Apalagi setelah AMIN ditetapkan sebagai paslon pada Pilpres 2024. "Kita tidak pernah merasa diperlakukan seperti itu. NasDem tidak pernah diperlakukan seperti itu," ungkap dia. 'Serangan' kepada Jokowi Dievaluasi Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud Puan Maharani. Foto: Medcom.id/Fachri. Serangan terhadap Jokowi dievaluasi. Puan yang juga merupakan Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyampaikan menyoroti kritik Ganjar kepada pemerintah karena berdampak pada elektabilitas pasangan capres dan cawapres itu.  "Hal-hal atau suatu pernyataan yang memang harus dievaluasi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Ketua DPR itu mengatakan saat ini partai politik (parpol) di TPN juga dievaluasi terhadap langkah-langkah politik ke depan. Sehingga, kerja tim tersebut tak berdampak pada elektabilitas Ganjar-Mahfud. "Partai-partai yang mendukung Mas Ganjar itu akan menjadi evaluasi bagi kami," ucap Puan.   Penurunan elektabilitas Ganjar-Mahfud karena kritik Jokowi terlihat pada data survei LSI Denny JA. Kritik yang disampaikan ternyata membuat pasangan nomor urut 3 itu telah ditinggalkan pemilih Jokowi.  Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, menyebut pemilih yang merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan memilih Ganjar sebesar 42,7 persen pada Mei 2023. Namun, jumlah pemilih merosot pada akhir Desember 2023. "Di akhir Desember 2023 pemilih yang puas Jokowi yang mendukung Ganjar-Mahfud sebesar 26,4 persen," ujar Adjie dalam rilis surveinya, Jumat, 29 Desember 2023. Selain itu, sikap Ganjar dianggap plin-plan. Ganjar kerap memberikan pernyataan yang positif terhadap Presiden Jokowi pada Maret-September 2023. "Memasuki Oktober sampai November 2023 terasa ada perubahan narasi menjadi negatif dan menyerang Jokowi," jelasnya. LSI Denny JA mencatat elektabilitas Ganjar-Mahfud stabil di bawah 27 persen. Hal ini terjadi dari awal hingga akhir Desember 2023. "Awal Desember naik menjadi 26,8 persen. Saat ini di akhir Desember elektabilitasnya sebesar 22,9 persen," terangnya.