Pengadilan Dinilai Tempat Paling Pas Buktikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Jakarta: Pengadilan dinilai tempat paling pas membuktikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Hal ini diungkap Direktur Imparsial Gufron Mabruri mewakili Koalisi Masyarakat Sipil. "Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pengadilan adalah satu-satunya tempat yang tepat untuk menguji semua bukti dan keterangan terkait kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998," kata Gufron dalam keterangan tertulis, Minggu, 19 November 2023. Menurut dia, perlu pembuktian secara gamblang dalam agenda tersebut. Sehingga, tak ada kesan menutup-nutupi kesalahan masa lalu dari pihak tertentu.   "(Pengadilan) dapat mengklarifikasi dugaan keterlibatannya melalui proses peradilan yang fair dan akuntable," ujar Gufron. Hal itu diungkap Gufron merespons pernyataan Hashim Djojohadikusumo terkait kasus pelanggaran HAM. Menurut Gufron, perlu pengadilan yang fair terkait hal ini. "Sebagai warga negara, Hashim seharusnya ikut mendorong dan dan mendesak presiden untuk segera membentuk pengadilan HAM kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998." ujar dia. Direktur Elsam Wahyudi Djafar menyebut pelanggaran itu merupakan bagian dari mandat agenda politik 1988. Sehingga, kasus-kasus itu perlu diselesaikan secara tuntas. "Selama kasus-kasus tersebut tidak diselesaikan secara tuntas, termasuk melalui proses peradilan HAM, selama itu pula desakan dan tuntutan penyelesaiannya akan terus disuarakan dan tidak akan pernah surut," kata Wahyudi.