Kemensos Bangun Sinergi Wujudkan 6T dalam Penyaluran Bansos Pangan

Makassar: Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat penurunan angka kemiskinan dari 9,82 persen per Maret 2018 menjadi 9,66 persen terjadi karena penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan tepat sasaran. Penyaluran bansos didukung oleh sistem informasi data di Kemensos yang terus berinovasi. Penyaluran bansos pangan yang tepat sasaran juga berkat kerja sama yang baik dengan korteks, supervisor, dan perwakilan pendamping bansos pangan dari unsur TKSK, serta pemerintah daerah. Selain itu, penyaluran yang tepat sasaran juga didukung keberadaan Satgas Pangan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Andi ZA Dulung saat menyampaikan arahan dalam kegiatan Pemantapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Tahun 2019, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 1 April 2019.   Kegiatan tersebut mengangkat tema Membangun Sinergitas Mewujudkan Enam Tepat (6T), yaitu tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi. “Tahun ini, (penyaluran bansos pangan) didukung oleh keberadaan Satgas Pangan yang memiliki tugas sama dengan kami untuk mewujudkan enam tepat (6T) tersebut," ujar Andi, dikutip keterangan tertulis, Selasa, 2 April 2019.  Keberadaan Satgas Pangan memiliki dampak positif. Contohnya di salah satu kabupaten, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengundurkan diri secara sukarela sebagai KPM karena tergolong kategori orang mampu.    "Hal ini terjadi setelah KPM mengetahui adanya keberadaan Satgas Pangan, sehingga bansos pangan dapat diberikan kepada KPM yang berhak,” ujarnya. Pada 2019 ditargetkan, 100 persen pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Andi mengatakan bahwa BPNT merupakan konsep yang baik karena dapat memberikan keleluasaan kepada KPM untuk menentukan sendiri jenis dan jumlah bahan pangan (beras atau telur) yang ingin dibeli. BPNT merupakan pilihan terbaik untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh penyaluran bansos beras sejahtera (Rastra). "Kami selalu memperbaiki program bansos pangan agar penyalurannya semakin tepat sasaran. Salah satunya dengan diadakannya kegiatan seperti ini, di mana korteks, supervisor, dan perwakilan pendamping bansos pangan dari unsur TKSK dapat bekerja sama dan bersinergi dengan prinsip persamaan tugas pokok dan fungsinya, demi kelancaran dan keberhasilan program bansos pangan di daerah masing-masing," kata Andi.   Ke depan, akan ada sistem pemantauan penyaluran bansos yang dilakukan oleh korteks di daerah masing-masing, sehingga dapat terselesaikan secara terperinci. Pemantauan penyaluran bansos dimulai dari daftar KPM akan ditempel atau diumumkan di kantor kelurahan setempat. "Masyarakat dapat menilai sendiri KPM tersebut berhak atau tidak untuk mendapat bantuan sosial pangan. KPM yang berhak atau tidak akan ditentukan dalam musyarawah desa atau musyawarah kelurahan yang diawasi oleh satu anggota kepolisian, sehingga tidak akan ada keributan di tengah-tengah masyarakat," katanya. Korteks, supervisor, dan perwakilan pendamping bansos pangan dari unsur TKSK dapat berkoordinasi dan bersinergi untuk memperbaiki data KPM yang tidak sesuai demi kelancaran program.  Perbaikan data di masing-masing daerah merupakan amanat Pasal 8 sampai 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.