Jakarta: Sekelompok buruh dinilai memiliki kepentingan di Pemilu 2019. Hal itu terlihat dari munculnya permintaan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) jatah kursi menteri ke Prabowo Subianto.
Pengamat Politik Universitas Al azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai permintaan itu terlalu dini. Sebab, perhelatan pemilu sendiri masih panjang.
"Buruh memang menjadi kekuatan politik di mana pun. Tidak hanya di Indonesia. Tapi, kalau melakukan permintaan sekarang kurang tepat, vulgar. Kalau hanya mendukung ya sah-sah saja," kata Ujang saat dihubungi wartawan, Selasa, 1 Mei 2018.
Bahkan partai politik sekalipun tak secara blak-blakan meminta jatah kursi tertentu sebagai syarat dukungan.
"Meskipun ada kepentingan tapi seakan tanpa syarat dukungannya. Main cantiklah," kata Ujang.
Suara kaum buruh mendukung Prabowo pun dipertanyakan. Apakah suara buruh sudah sepenuhnya mendukung Prabowo dan menjadikan Ketua Umun KSPI Said Iqbal menjadi Menaker.
"Dalam politik seyogyanya buktikan dulu solid dan kuat belum. Banyak organisasi buruh yang belum satu suara. Perlu konsolidasi lebih lanjut. Terpenting adalah perjuangan kesejahteraan buruh," jelas Ujang.
Soal jabatan menteri harus melalui pertimbangan matang. Bukan hanya didapatkan dari perjanjian politik antara KSPI dengan presiden terpilih nantinya.
"Jabatan menteri itu ada ukuran dan takaran sehingga bisa menempati jabatan jika nanti lain dipilih oleh presiden. Yang merasa puya hak berbahaya, belum tentu kapabel dalam menempati jabatan itu. Takaran ketua buruh dan jabatan kan berbeda. Nanti semua klaim. Punya keeinginan boleh tapi liat konteks demokrasi," pungkasnya.
Baca: Tagar #2019GantiPresiden Menjamur di May Day
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019 bertepatan dengan momen Hari Buruh. KSPI meminta jatah menteri dalam kontrak politik dengan Prabowo.
"Sesuai hasil Rakernas dan yang berani tanda tangani kontrak politik berani cabut Perpres 20 kemudian berikan transportasi murah, pendidikan gratis bagi buruh sesungguhnya Pak Prabowo," kata Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Mei 2018.
Kata Rusdi, ada 10 kontrak politik yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto. Demi mengawal kontrak politik itu, meminta Prabowo menempatkan perwakilan KSPI sebagai pembantu presiden.
"Ini bukan hanya kontrak politik tapi meminta Prabowo agar kader terbaik kita jadi orang-orang terdekat di dalam kabinet," kata Rusdi.
KSPI meminta jatah menteri Menteri Perekonomian atau Menteri Tenaga Kerja. Sosok yang paling tepat menempati jabatan itu kata Rusdi, Presiden KSPI saat ini Said Iqbal.
"Itu bukan untuk kepentingan personal tapi kepentingan buruh Indonesia. Kader terbaik kami salah satunya adalah presiden kspi. Yaitu Said Iqbal," jelas Rusdi.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/4baozJZK" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Sekelompok buruh dinilai memiliki kepentingan di Pemilu 2019. Hal itu terlihat dari munculnya permintaan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) jatah kursi menteri ke Prabowo Subianto.
Pengamat Politik Universitas Al azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai permintaan itu terlalu dini. Sebab, perhelatan pemilu sendiri masih panjang.
"Buruh memang menjadi kekuatan politik di mana pun. Tidak hanya di Indonesia. Tapi, kalau melakukan permintaan sekarang kurang tepat, vulgar. Kalau hanya mendukung ya sah-sah saja," kata Ujang saat dihubungi wartawan, Selasa, 1 Mei 2018.
Bahkan partai politik sekalipun tak secara blak-blakan meminta jatah kursi tertentu sebagai syarat dukungan.
"Meskipun ada kepentingan tapi seakan tanpa syarat dukungannya. Main cantiklah," kata Ujang.
Suara kaum buruh mendukung Prabowo pun dipertanyakan. Apakah suara buruh sudah sepenuhnya mendukung Prabowo dan menjadikan Ketua Umun KSPI Said Iqbal menjadi Menaker.
"Dalam politik seyogyanya buktikan dulu solid dan kuat belum. Banyak organisasi buruh yang belum satu suara. Perlu konsolidasi lebih lanjut. Terpenting adalah perjuangan kesejahteraan buruh," jelas Ujang.
Soal jabatan menteri harus melalui pertimbangan matang. Bukan hanya didapatkan dari perjanjian politik antara KSPI dengan presiden terpilih nantinya.
"Jabatan menteri itu ada ukuran dan takaran sehingga bisa menempati jabatan jika nanti lain dipilih oleh presiden. Yang merasa puya hak berbahaya, belum tentu kapabel dalam menempati jabatan itu. Takaran ketua buruh dan jabatan kan berbeda. Nanti semua klaim. Punya keeinginan boleh tapi liat konteks demokrasi," pungkasnya.
Baca: Tagar #2019GantiPresiden Menjamur di May Day
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019 bertepatan dengan momen Hari Buruh. KSPI meminta jatah menteri dalam kontrak politik dengan Prabowo.
"Sesuai hasil Rakernas dan yang berani tanda tangani kontrak politik berani cabut Perpres 20 kemudian berikan transportasi murah, pendidikan gratis bagi buruh sesungguhnya Pak Prabowo," kata Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Mei 2018.
Kata Rusdi, ada 10 kontrak politik yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto. Demi mengawal kontrak politik itu, meminta Prabowo menempatkan perwakilan KSPI sebagai pembantu presiden.
"Ini bukan hanya kontrak politik tapi meminta Prabowo agar kader terbaik kita jadi orang-orang terdekat di dalam kabinet," kata Rusdi.
KSPI meminta jatah menteri Menteri Perekonomian atau Menteri Tenaga Kerja. Sosok yang paling tepat menempati jabatan itu kata Rusdi, Presiden KSPI saat ini Said Iqbal.
"Itu bukan untuk kepentingan personal tapi kepentingan buruh Indonesia. Kader terbaik kami salah satunya adalah presiden kspi. Yaitu Said Iqbal," jelas Rusdi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
