Jakarta: Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi membantah anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk sosialisasi. Hal ini terkait dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas yang menyebut sejumlah program penanganan kemiskinan hanya digunakan untuk rapat serta studi banding di hotel.
Suprayoga mengungkapkan, pihaknya tidak menganggarkan secara khusus untuk sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi hampir ada di setiap program penanggulangan kemiskinan.
"Sosialisasi itukan tidak dilakukan setiap hari, paling setahun sekali. Contohnya dahulu (Presiden Jokowi) meluncurkan (program penurunan) kemiskinan ekstrem 2021, ada uji coba di tujuh provinsi di 35 kabupaten kota, itu kan sifatnya sosialisasi dan koordinasikan, lebih kepada rapat koordinasi menyiapkan kesiapan daerah menjalankan program pengentasan kemiskinan ekstrem," ujar Suprayoga kepada Medcom.id, Selasa, 31 Januari 2023.
Suprayoga menegaskan sosialisasi harus dilakukan untuk memastikan program pengentasan kemiskinan dapat diterapkan dengan baik hingga ke tengah masyarakat. Kegiatan tersebut juga digunakan sebagai monitoring dan evaluasi (monev).
"Jangan dilihat itu sebagai studi banding, monitoring dan evaluasi itu diperlukan mau gak mau kita harus deteksi progresnya kan," ujar dia.
Selain itu, MenPAN RB menyoroti keterlibatan konsultan yang turut membebani anggaran negara dalam pengentasan kemiskinan. Namun, untuk TNP2K, kata Suprayoga, tidak menganggarkan penggunaan konsultan.
Sebab, pihaknya mendapat bantuan hibah dari Pemerintah Australia dalam penggunaan konsultan. Sehingga tidak memberatkan anggaran negara.
"Konsultan (itu) menghitung evaluasi dampak monitoring evaluasi dan sebagainya, nah itu kan sifatnya hanya mendukung pemerintah jadi kalau kami lihat tidak bebani anggaran," bebernya.
Oleh karenanya, Suprayoga memastikan anggaran pengentasan kemiskinan pada 2021-2022 yang mencapai Rp500 triliun telah tersalurkan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dan perorangan. Anggaran itu utamanya direalisasikan untuk program perlindungan sosial.
Suprayoga menambahkan program perlindungan sosial disalurkan melalui kementerian lembaga (KL), non-KL dan, daerah. Adapun untuk belanja yang dilakukan KL dalam program perlindungan sosial sebesar Rp173,6 triliun meliputi penyaluran program keluarga harapan (PKH), penyaluran sembako, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, penyaluran BLT bahan bakar minyak (BBM), hingga bantuan untuk korban bencana alam.
Kemudian, belanja program perlindungan sosial di sektor non-KL sebesar Rp257,1 triliun yang meliputi penyaluran subsidi energi dan nonenergi, penyaluran kartu prakerja, dan lain-lain. Lalu, belanja program perlindungan sosial di daerah sebesar Rp30,9 triliun, meliputi pemberian BLT desa dan dukungan APBD.
Jakarta: Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (
TNP2K) Suprayoga Hadi membantah
anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk sosialisasi. Hal ini terkait dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas yang menyebut sejumlah program penanganan kemiskinan hanya digunakan untuk rapat serta studi banding di hotel.
Suprayoga mengungkapkan, pihaknya tidak menganggarkan secara khusus untuk sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi hampir ada di setiap program penanggulangan kemiskinan.
"Sosialisasi itukan tidak dilakukan setiap hari, paling setahun sekali. Contohnya dahulu (Presiden Jokowi) meluncurkan (program penurunan)
kemiskinan ekstrem 2021, ada uji coba di tujuh provinsi di 35 kabupaten kota, itu kan sifatnya sosialisasi dan koordinasikan, lebih kepada rapat koordinasi menyiapkan kesiapan daerah menjalankan program pengentasan kemiskinan ekstrem," ujar Suprayoga kepada
Medcom.id, Selasa, 31 Januari 2023.
Suprayoga menegaskan sosialisasi harus dilakukan untuk memastikan program pengentasan kemiskinan dapat diterapkan dengan baik hingga ke tengah masyarakat. Kegiatan tersebut juga digunakan sebagai monitoring dan evaluasi (monev).
"Jangan dilihat itu sebagai studi banding, monitoring dan evaluasi itu diperlukan mau gak mau kita harus deteksi progresnya kan," ujar dia.
Selain itu, MenPAN RB menyoroti keterlibatan konsultan yang turut membebani
anggaran negara dalam pengentasan kemiskinan. Namun, untuk TNP2K, kata Suprayoga, tidak menganggarkan penggunaan konsultan.
Sebab, pihaknya mendapat bantuan hibah dari Pemerintah Australia dalam penggunaan konsultan. Sehingga tidak memberatkan anggaran negara.
"Konsultan (itu) menghitung evaluasi dampak monitoring evaluasi dan sebagainya, nah itu kan sifatnya hanya mendukung pemerintah jadi kalau kami lihat tidak bebani anggaran," bebernya.
Oleh karenanya, Suprayoga memastikan anggaran pengentasan kemiskinan pada 2021-2022 yang mencapai Rp500 triliun telah tersalurkan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dan perorangan. Anggaran itu utamanya direalisasikan untuk program perlindungan sosial.
Suprayoga menambahkan program perlindungan sosial disalurkan melalui kementerian lembaga (KL), non-KL dan, daerah. Adapun untuk belanja yang dilakukan KL dalam program perlindungan sosial sebesar Rp173,6 triliun meliputi penyaluran program keluarga harapan (PKH), penyaluran sembako, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, penyaluran BLT bahan bakar minyak (BBM), hingga bantuan untuk korban bencana alam.
Kemudian, belanja program perlindungan sosial di sektor non-KL sebesar Rp257,1 triliun yang meliputi penyaluran subsidi energi dan nonenergi, penyaluran kartu prakerja, dan lain-lain. Lalu, belanja program perlindungan sosial di daerah sebesar Rp30,9 triliun, meliputi pemberian BLT desa dan dukungan APBD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
