Jakarta: Komisi II DPR berencana memanggil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas. Pemanggilan dilakukan terkait polemik implementasi anggaran penanganan kemiskinan yang disebut tak optimal.
"Kami akan tanya itu datanya sejauh apa," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu enggan mengomentari terlalu dalam terkait polemik tersebut. Dia ingin terlebih dahulu mendalami data tersebut.
"Kita lihat dulu sejauh mana tingkat kebenaran data itu, kalau misalnya benar berarti selama ini kan tidak produk jadi banyakan rapat daripada program kerja," ungkap dia.
Selain itu, dia menegaskan setiap anggaran yang digunakan pemerintah harus bermanfaat langsung kepada masyarakat. Sehingga, manfaat program yang dibuat bisa membangkitkan kesejahteraan masyarakat.
"Seberapa besar pun anggaran negara itu harus di gunakan untuk aktivitas produktif jadi harus ada input atau outputnya apa, jadi walaupun rapat harus ada keputusan apakah bentuk program," ujar dia.
Baca Juga: Menpan RB: Program Penurunan Kemiskinan Belum Optimal |
Sebelumnya, Azwar Anas memaparkan duduk masalah soal anggaran terkait penanganan kemiskinan. Anas menyebut sebagian program kemiskinan belum optimal.
"Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga," tutur Azwar Anas dikutip dari laman Kementerian PAN-RB.
