Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan Program Kewirausahaan Sosial (Prokus). Program ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah peralihan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuju new normal.
"Program ini menyasar Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dengan tujuan agar kondisi perekonomian mereka tidak kembali turun," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Edi Suharto, dalam keterangan tertulis, Minggu, 27 Desember 2020.
Prokus menggunakan pendekatan bisnis yang ditujukan meningkatkan keberdayaan masyarakat. Tujuannya mencegah dan mengatasi risiko sosial dan masalah sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran.
Pendekatan tersebut, kata Edi, dilakukan dengan B for S, yaitu pendekatan bisnis untuk mengatasi risiko sosial dan permasalahan sosial. Kemudian B plus S, yaitu pendekatan integrasi bisnis dan sosial untuk memberdayakan masyarakat.
Prokus memiliki tiga komponen yang disebut Triple Power, yakni Bantuan Sosial Insentif Modal Usaha (BSiMU), Inkubasi Mentoring Bisnis (IMB), dan pendampingan sosial. Kemensos bekerja sama dengan Orange Unpad, Politeknik Negeri Semarang (Polines), ZFN Agape Indonesia (Titipku), dan Bina Swadaya, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping sosial.
"Peran TKSK sangat penting dalam program ini, karena Prokus tidak saja fokus pada kemandirian ekonomi, akan tetapi juga fokus pada kehidupan sosial dan lingkungan," ujar Edi.
Baca: Risma Ditantang Mengganti Mekanisme Penyaluran Bansos Menjadi BLT
Edi mengatakan Prokus adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu KPM PKH. Sehingga pelaku usaha ultra mikro maupun mikro mampu bertahan di tengah pandemi covid-19.
"Selain itu juga meningkatkan pendapatan para KPM PKH yang memiliki rintisan usaha," papar dia.
Edi berharap Prokus efektif memberdayakan masyarakat yang mendapat bantuan sosial. Sehingga mereka tidak hanya mengandalkan bantuan terus menerus.
"Mereka harus bisa mandiri secara ekonomi, tidak hanya menggantungkan pada bantuan dari pemerintah," ucap Edi.
Jakarta: Kementerian Sosial (
Kemensos) meluncurkan Program Kewirausahaan Sosial (Prokus). Program ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah peralihan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuju new normal.
"Program ini menyasar Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dengan tujuan agar kondisi perekonomian mereka tidak kembali turun," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Edi Suharto, dalam keterangan tertulis, Minggu, 27 Desember 2020.
Prokus menggunakan pendekatan bisnis yang ditujukan meningkatkan keberdayaan masyarakat. Tujuannya mencegah dan mengatasi risiko sosial dan masalah sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran.
Pendekatan tersebut, kata Edi, dilakukan dengan B for S, yaitu pendekatan bisnis untuk mengatasi risiko sosial dan permasalahan sosial. Kemudian B plus S, yaitu pendekatan integrasi bisnis dan sosial untuk memberdayakan masyarakat.
Prokus memiliki tiga komponen yang disebut Triple Power, yakni Bantuan Sosial Insentif Modal Usaha (BSiMU), Inkubasi Mentoring Bisnis (IMB), dan pendampingan sosial. Kemensos bekerja sama dengan Orange Unpad, Politeknik Negeri Semarang (Polines), ZFN Agape Indonesia (Titipku), dan Bina Swadaya, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping sosial.
"Peran TKSK sangat penting dalam program ini, karena Prokus tidak saja fokus pada kemandirian ekonomi, akan tetapi juga fokus pada kehidupan sosial dan lingkungan," ujar Edi.
Baca:
Risma Ditantang Mengganti Mekanisme Penyaluran Bansos Menjadi BLT
Edi mengatakan Prokus adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu KPM PKH. Sehingga pelaku usaha ultra mikro maupun mikro mampu bertahan di tengah pandemi
covid-19.
"Selain itu juga meningkatkan pendapatan para KPM PKH yang memiliki rintisan usaha," papar dia.
Edi berharap Prokus efektif memberdayakan masyarakat yang mendapat bantuan sosial. Sehingga mereka tidak hanya mengandalkan bantuan terus menerus.
"Mereka harus bisa mandiri secara ekonomi, tidak hanya menggantungkan pada bantuan dari pemerintah," ucap Edi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
