Jakarta: Tri Rismaharini diharapkan membawa perubahan di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Salah satunya, mengganti mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Ganti semua dengan sistem BST (bantuan sosial tunai) atau BLT (bantuan langsung tunai)," kata anggota Komisi VIII Nurhadi saat dihubungi, Selasa, 22 Desember 2020.
Politikus Partai NasDem itu menyebut pengadaan bansos dalam bentuk sembako rawan dikorupsi. Apalagi, mekanisme pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung.
Dia pun meminta semua mekanisme yang dianggap rawan praktik korupsi dievaluasi. "Tiadakan atau hapus program bansos yang melalui tahapan pengadaan barang dan jasa dengan sistem penunjukan langsung," tegas dia.
Baca: Risma Diyakini Mampu Mencegah Korupsi di Kemensos
Nurhadi meminta Wali Kota Surabaya itu menyelesaikan permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Salah satu problem data acuan penyaluran bansos tersebut, yaitu birokrasi yang berbelit.
"Menjadikan tahapan verifikasi dan validasi DTKS menjadi terhambat," sebut dia.
Dia menaruh harapan terhadap sosok Risma. Kader PDIP itu dinilai sebagai sosok yang berani dan profesional.
"Dengan hadirnya beliau di Kemensos semoga dapat membawa arah baru dan kebaikan di Kemensos RI," ujar dia.
Jakarta:
Tri Rismaharini diharapkan membawa perubahan di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Salah satunya, mengganti mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Ganti semua dengan sistem BST (bantuan sosial tunai) atau BLT (bantuan langsung tunai)," kata anggota Komisi VIII Nurhadi saat dihubungi, Selasa, 22 Desember 2020.
Politikus Partai NasDem itu menyebut pengadaan bansos dalam bentuk sembako rawan dikorupsi. Apalagi, mekanisme pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung.
Dia pun meminta semua mekanisme yang dianggap rawan praktik korupsi dievaluasi. "Tiadakan atau hapus program bansos yang melalui tahapan pengadaan barang dan jasa dengan sistem penunjukan langsung," tegas dia.
Baca:
Risma Diyakini Mampu Mencegah Korupsi di Kemensos
Nurhadi meminta Wali Kota Surabaya itu menyelesaikan permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS). Salah satu problem data acuan penyaluran bansos tersebut, yaitu birokrasi yang berbelit.
"Menjadikan tahapan verifikasi dan validasi DTKS menjadi terhambat," sebut dia.
Dia menaruh harapan terhadap sosok Risma. Kader PDIP itu dinilai sebagai sosok yang berani dan profesional.
"Dengan hadirnya beliau di Kemensos semoga dapat membawa arah baru dan kebaikan di Kemensos RI," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
