Sleman: Kementerian Sosial (Kemensos) tak berencana menambah jumlah penerima dan anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2019. Sebab, Kemensos fokus memperbaiki kualitas e-Warong yang menjadi tempat penerima BPNT berbelanja kebutuhan pokok.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kemensos Andi ZA Dulung mengatakan anggaran Bantuan Sosial 2019 sebesar Rp21 triliun. Itu untuk penyediaan beras keluarga sejahtera (rastra) dan BPNT.
"Kami akan fokus pada BPNT dan mendorong pemerintah daerah mempercepat proses transformasi dari Rastra ke BPNT pada 2019," ujar Andi saat membuka Seminar Evaluasi Bansos Pangan 2018 di Yogyakarta, Selasa, 12 Desember 2018.
Keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2019 tercatat 15,5 juta orang. Jumlah itu sama dengan 2018. Penambahan jumlah KPM terjadi pada 2020. "Indeks penerimaannya pun masih sama Rp110 ribu per KPM," kata Andi.
Percepatan transformas penyaluran BPNT dilakukan di Papua. Andi mendorong pemerintah daerah di Papua mempercepat proses tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi Penyaluran Bansos Kemensos 2018 Istiana Hermawati mengatakan pemerintah perlu memprioritaskan pembaruan data penerima BPNT. Sebab, masih ada keluarga miskin yang belum menerima bantuan.
Berdasarkan hasil penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta terhadap penyaluran bansos 2018, ada beberapa daerah yang belum mengubah data penerima KPM.
"Temuan di lapangan ada beberapa nama yang dobel. Ada juga yang saat didatangi pendamping sudah tidak ada karena meninggal atau pindah rumah," ujar Istiana.
Selain itu, tim peneliti menemukan beberapa KPM yang sudah tidak layak menerima bansos. Alasannya, taraf hidup mereka meningkat. Di lain sisi, masih banyak warga miskin yang belum masuk dalam data penerima bantuan.
"Sistem penyaluran bansos kan berbasis aplikasi. Tapi banyak yang belum terdata dengan benar, sehingga saat akan disalurkan bantuan kepada KPM di alamat yang tertera, ternyata bukan dia orangnya. Si KPM malah tidak dapat karena alamat tidak benar," katanya.
Ia menyarankan Kemensos untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian lainnya untuk perbaikan dan pembaharuan data penerima bansos.
Direktur Perkotaan Wilayah Dua Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Mumu Suherlan, mengatakan pihaknya akan segera menyurati pimpinan daerah. Isi surat meminta agar segera melakukan sosialisasi BPNT sampai ke tingkat desa sambil memperbaiki dan memperbarui data.
Berdasarkan data Kemensos, jumlah penerima BPNT selama 2018 sebanyak 15,5 juta keluarga. Masing-masing keluarga mendapatkan Rp110 ribu untuk membeli bahan makanan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur di e-Warong yang sudah bermitra dengan Kemensos.
Sleman: Kementerian Sosial (Kemensos) tak berencana menambah jumlah penerima dan anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2019. Sebab, Kemensos fokus memperbaiki kualitas e-Warong yang menjadi tempat penerima BPNT berbelanja kebutuhan pokok.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kemensos Andi ZA Dulung mengatakan anggaran Bantuan Sosial 2019 sebesar Rp21 triliun. Itu untuk penyediaan beras keluarga sejahtera (rastra) dan BPNT.
"Kami akan fokus pada BPNT dan mendorong pemerintah daerah mempercepat proses transformasi dari Rastra ke BPNT pada 2019," ujar Andi saat membuka Seminar Evaluasi Bansos Pangan 2018 di Yogyakarta, Selasa, 12 Desember 2018.
.jpeg)
Keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2019 tercatat 15,5 juta orang. Jumlah itu sama dengan 2018. Penambahan jumlah KPM terjadi pada 2020. "Indeks penerimaannya pun masih sama Rp110 ribu per KPM," kata Andi.
Percepatan transformas penyaluran BPNT dilakukan di Papua. Andi mendorong pemerintah daerah di Papua mempercepat proses tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi Penyaluran Bansos Kemensos 2018 Istiana Hermawati mengatakan pemerintah perlu memprioritaskan pembaruan data penerima BPNT. Sebab, masih ada keluarga miskin yang belum menerima bantuan.
.jpeg)
Berdasarkan hasil penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta terhadap penyaluran bansos 2018, ada beberapa daerah yang belum mengubah data penerima KPM.
"Temuan di lapangan ada beberapa nama yang dobel. Ada juga yang saat didatangi pendamping sudah tidak ada karena meninggal atau pindah rumah," ujar Istiana.
Selain itu, tim peneliti menemukan beberapa KPM yang sudah tidak layak menerima bansos. Alasannya, taraf hidup mereka meningkat. Di lain sisi, masih banyak warga miskin yang belum masuk dalam data penerima bantuan.
"Sistem penyaluran bansos kan berbasis aplikasi. Tapi banyak yang belum terdata dengan benar, sehingga saat akan disalurkan bantuan kepada KPM di alamat yang tertera, ternyata bukan dia orangnya. Si KPM malah tidak dapat karena alamat tidak benar," katanya.
.jpeg)
Ia menyarankan Kemensos untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian lainnya untuk perbaikan dan pembaharuan data penerima bansos.
Direktur Perkotaan Wilayah Dua Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Mumu Suherlan, mengatakan pihaknya akan segera menyurati pimpinan daerah. Isi surat meminta agar segera melakukan sosialisasi BPNT sampai ke tingkat desa sambil memperbaiki dan memperbarui data.
Berdasarkan data Kemensos, jumlah penerima BPNT selama 2018 sebanyak 15,5 juta keluarga. Masing-masing keluarga mendapatkan Rp110 ribu untuk membeli bahan makanan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur di e-Warong yang sudah bermitra dengan Kemensos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
